JAKARTA – MARITIM : Terkait dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budy Karya Sumadi yang menyebutkan akan melibakan para unicorn guna menghilangkan monopoli dalam program angkutan Laut bersubsidi tersebut, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pemilik merek Gojek Indonesia mengaku masih mempelajari skema pelaksanaan Tol Laut yang akan melibatkan startup.
Panji Ruki, SVP Public Policy and Government Relations Gojek Indonesia mengungkapkan pihaknya memang sudah menjajaki kerja sama dengan pemerintah dalam program Tol Laut.
Ungkapnya: “Saat ini, kami masih mempelajari hal tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melaksanakan langkah selanjutnya”.
Fihaknya mengaku menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah dalam melibatkan pihak swasta, khususnya perusahaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik antarpulau tersebut. Menurutnya, pelibatan Gojek di program pemerintah sesuai dengan visi perusahaan untuk menghilangkan kendala dalam kehidupan sehari-hari sesuai tanda pagar (tagar) yang digaungkannya, yakni #PastiAdaJalan.
“Kami menyambut baik serta mendukung upaya pemerintah mengajak pihak swasta khususnya perusahaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan transportasi dan logistik antarpulau di Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa akan menggandeng perusahaan layanan online PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam laksanakan digitalisasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi berbasis digital (e-commerce) dalam meningkatkan layanan Tol Laut.
Pelibatan startup untuk memudahkan proses pemesanan petikemas secara transparan dan dapat membagi muatan secara fair kepada shipper yang ada di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Wisnu Handoko Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menuturkan platform digital ini diharap mampu membuka peluang yang lebih mudah. Ujar Dirlala: “Karena masyarakat Indonesia yang sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi seperti Gojek untuk berbagai pemesanan transportasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mencurigai adanya monopoli harga Tol Laut. Sebagai salah satu solusi dalam menghentikan praktek monopoli program Tol Laut tersebut, Kemenhub bersama dengan seluruh para pemangku kepentingan dan shipper/ consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang. (Erick Arhadita)
