JAKARTA – MARITIM : Wacana yang dige;ar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster, ditentang oleh sejumlah pihak, karena hal tersebut dinilai tidak memiliki urgensi. Ujar Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia: “Rencana tersebut bertolak belakang dengan upaya KKP untuk kembangkan budi daya perikanan”.
Menurut Suhufan, seharusnya Menteri KP Edhy Ptabowo mencari jalan mengembangkan teknologi untuk budi daya lobster di Indonesia. Pasalnya, selama ini budi daya lobster di Indonesia tidak berkembang, akibat terbatasnya teknologi, pakan, dan hama penyakit yang belum mampu diatasi.
Imbuh Koordinator DFW: “Yang jadi masalah pokok yang sangat mendesak saat ini bukan pada tata niaga lobster, tetapi prioritasnya terletak di hulu atau sisi produksinya”.
Pemerintah, lanjutnya, harus memberi peluang usaha lain dengan tetap memperhatikan keberlanjutan. Adapun dunia internasional saat ini sedang fokus pada isu keberlanjutan.
Sumber daya kelautan, kata Suhufan, tidak boleh dieksploitasi secara serampangan. Ada agenda SDG’s terkait konservasi laut yang menjadi tujuan dan target yang mesti dipenuhi Indonesia, terutama untuk tujuan melindungi sumber plasma nutfah. Dia pun mengingatkan agar pemerintah jangan tergiur dengan harga benih lobster yang sangat mahal namun justru mengabaikan faktor lingkungan. (Erick Arhadita)
