SORONG — MARITIM : Mudik libur Nataru 2019/2020, dimulai sejak akhir pekan kemarin, untuk itu 925 orang peserta mudik gratis mulai diberangkatkan (22/12) pukul 20.15 WIT dari Pelabuhan Sorong, Papua Barat.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, M. Takwim Masuku berkesempatan melepas para penumpang peserta mudik gratis kapal laut hasil kerjasama KSOP Kelas I Sorong dengan BUMN Kemaritiman (PT. Pelindo IV, PT. Pelni, BKI dan ASDP).
“Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” jelas Takwim di Pelabuhan Sorong, dalam siaran pers yang diterima Tabloidmaritim.com, Senin (23/12).
Adapun program Mudik gratis ini lanjutnya, menggunakan kapal Perintis yang juga menjadi armada kapal tol laut dengan pelabuhan pangkal Sorong, yang akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama pemberangkatan dilakukan 22 Desember 2019 tepat pukul 20.15 WIT melalui pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 61 yang dioperasikan oleh PT Luas Line. Jumlah penumpang diberangkatkan pada tahap pertama sebanyak 497 orang dari total yang terdaftar 925 orang. Untuk tahap kedua mudik gratis, akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember dengan menggunakan kapal KM Sabuk Nusantara 62.
Pelepasan keberangkatan mudik gratis dilakukan oleh KSOP Kelas I Sorong, M Takwim Masuku beserta ketua tim monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru Kementerian Perhubungan, Baitul Ihwan di pelabuhan Sorong.”Ini adalah angkutan laut Natal gratis pertama yang diprakarsai oleh KSOP Sorong dan BUMN maritim di kota Sorong. Ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilaya Papua Barat dan sekitarnya,” ujar Takwim.
Kedepan Takwim berharap, program ini dapat terus berlanjut agar masyarakat di Papua dapat merasakan , damainya Natal dan Tahun Baru dengan adanya program mudik gratis oleh pemerintah cq. Kementerian Perhubungan di tahun-tahun berikutnya.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dimasa angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) yang telah dimulai sejak tanggal 18 Desember 2019 – 8 Januari 2020 nanti terus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Posko Nataru di Kantor Pusat maupun di 51 pelabuhan pantau.
Selain itu, pemantauan pelaksanaan angkutan laut Nataru juga dilakukan secara langsung dengan mengirimkan para pejabat kantor pusat ke lapangan agar kondisi dan permasalahan yang terjadi di wilayah pemantauan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi secara tepat.
Pelabuhan Makassar
Sebelumnya, setelah memantau angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (21/12) di Jayapura, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo, di Pelabuhan Makassar melepas 500 orang penumpang mudik graris, dengan kapal KM. Bukit Siguntang dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Maumere.
Dirjen Agus disela-sela pelepasan acara mudik gratis di Pelabuhan Makassar mengaku, hingga kini, belum terlihat adanya lonjakan penumpang angkutan laut Nataru. Namun para petugas tetap siap siaga, dan sudah mempunyai backup plan jika ada lonjakan penumpang.
Mengantisipasi lonjakan penumpang, Dirjen Agus mengimbau, agar para penumpang untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan. Juga menaati arahan petugas, agar pelayaran ke tujuan aman dan selamat.
Dirjen Agus juga berkesempatan menghadiri acara customer and media gathering PT. Pelindo IV, di Makassar. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Agus mengingatkan , pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan yang optimal agar pelabuhan di Indonesia mampu berkompetisi dengan pelabuhan negara lain.
Informasi lanjutan, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dimasa angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) yang telah dimulai sejak tanggal 18 Desember 2019 s.d. 8 Januari 2020 nanti terus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Posko Nataru di Kantor Pusat maupun di 51 pelabuhan pantau.
Selain itu, pemantauan pelaksanaan angkutan laut Nataru juga dilakukan secara langsung dengan mengirimkan para pejabat kantor pusat ke lapangan agar kondisi dan permasalahan yang terjadi di wilayah pemantauan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi secara tepat.
(Rabiatun)
