JAKARTA – MARITIM : Indonesia masih punya persoalan dengan produksi slag nikel yang mencapai 13 juta ton/tahun. Pasalnya, slag tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, karena masih dikategorikan sebagai limbah B3 yang memerlukan izin-izin khusus.
Saat ini, kondisi di lapangan timbunan slag itu semakin tinggi dan semakin rentan dengan masalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengadakan Webinar bertema “Potensi Circular Economy pada Slag Nikel”. Kegiatan ini dihadiri perwakilan industri smelter, akademisi, kalangan birokrat dan para stakeholder terkait, baru-baru ini.
Kepala BPPI Kemenperin, Doddy Rahadi, menilai hingga kini 4 balai besar telah berperan langsung terhadap penanganan slag nikel. Seperti Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), Balai Besar Keramik (BBK), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI).
“Kami sampaikan bahwa instansi teknis dibawah Kemenperin siap berpartisipasi dalam program circular economy pada slag nikel ini,” tegas Doddy.
Apalagi, sambungnya, balai-balai dibawah BPPI telah memiliki teknologi, peralatan dan SDM yang memadai dalam kegiatan pengujian, penelitian, penyusunan standar, maupun konsultasi dalam rangka penanganan slag nikel.
Pada akhir 2019, misalnya, telah terbit SNI 8870:2019 dengan judul Material pilihan terak (slag) nikel hasil tanur listrik (electric furnace). SNI ini turut disusun Kemenperin untuk mendukung pengembangan standar slag nikel, juga sebagai solusi pengelolaan slag nikel.
“Jadi, keberadaan SNI ini juga dimaksudkan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan slag nikel sebagai agregat, pengganti agregat alami dan penggunaan lainnya,” tekannya.
Sementara Direktur Industri Logam Kemenperin, Dini Hanggandari, menambahkan dengan produksi mencapai 13 juta ton/tahun (IMIP, Antam, VDNIP dan Harita Group), slag peleburan logam memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
Di antaranya sebagai bahan baku semen, konstruksi, infrastruktur jalan, maupun di recycle kembali jadi bahan baku baja. Di sisi lain, penumpukan slag nikel karena penggolongan limbah B3, yang mengakibatkan penumpukan yang menimbulkan dampak negatif yang lebih besar serta membebani industri dari aspek pembiayaan dan pengolahannya.
Tambah Dini, di berbagai dunia slag untuk nikel, aluminium dan tembaga tidak masuk limbah B3 dan diperlakukan sebagai bahan baku (Jepang, USA, negara-negara Uni Eropa, dll).
“Saat ini, beberapa industri smelter sudah mulai memanfaatkan slag ini untuk internal perusahaan, seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park, PT Surya Megah Pertiwi dan PT Aneka Tambang (Persero). Tapi volume yang digunakan masih sangat kecil dibanding slag nikel yang dihasilkan. Untuk itu perlu jalan keluar bersifat win-win solution tapi tanpa melanggar aturan yang berlaku,” urainya.
Dikecualikan sebagai B3
Sedangkan Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK, Achmad Gunawan Widjaksono, memaparkan sesuai pasal 54 PP 101 tahun 2014, pemanfaatan limbah B3 khusus untuk 4 sumber limbah B3 (slag nikel, fly ash, steel slag dan spent bleaching earth) diberikan kemudahan. Atau dikecualikan sebagai limbah B3 atau sebagai by product.
Terobosan ini, lanjutnya, sebagai langkah akomodatif terkait permasalahan keempat material limbah B3 tersebut. Yang jumlahnya terus meningkat sementara secara karakteristik hanya tersuspect delay effect. Regulasi ini tertuang dalam Permenlhk No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020.
Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Kemen PUPR, Deded Permadi Sjamsudin, juga menyampaikan slag nikel memiliki senyawa kimia yang mirip dengan senyawa kimia pada agregat alam umumnya. Sehingga berpotensi dipakai sebagai material konstruksi dan mengurangi eksploitasi alam. Walaupun pihaknya belum memiliki standar maupun pedoman khusus yang mengatur pemanfaatan slag nikel. (Muhammad Raya)
