JAKARTA – MARITIM : Pemeeintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek Pelabuhan Patimban,harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua entitas bisnis yang berminat dan tertarik mengikuti proses lelang operator Pelabuhan Patimban. Sebab Pemerintah bisa leluasa menentukan siapa yang paling kompeten untuk menjadi operator pelabuhan yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.
“Pelabuhan sebagai bagian dari mata rantai logistik memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, baik untuk kalangan swasta murni, perusahaan PMA maupun BUMN yang ingin menjadi operator Pelabuhan Patimban,” kata Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin), Kamis (15/10).
Menurut Siswanto, saat ini muncul kesan bahwa pemerintah menomorduakan BUMN, khususnya Pelindo dalam proses lelang operator Pelabuhan Patimban. Padahal beberapa BUMN sejak awal sudah menyatakan minat, dan ketertarikannnya untuk terlibat dalam operasional di Patimban.
Berpulang pada hal tersebut, Siswanto mengingatkan, Pemerintah harus memiliki indikator yang terukur, dalam menentukan siapa yang akan menjadi operator Pelabuhan Patimban. Indikator-indikator itu harus bisa dipakai untuk mengukur kapabilitas, baik secara teknis dan operasional, maupun kemampuan keuangan perusahaannya.
“Nantinya, siapapun operator yang terpilih harus mampu membangun dan mengelola ekosistem logistik, sebagaimana yang sekarang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Operator Patimban harus siap memfasilitasi arus keluar masuk barang dari berbagai wilayah produktif terutama di utara Jawa Barat, seperti Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, paradigma dunia kepelabuhanan, sudah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Pelabuhan tak lagi semata-mata bekerja sebagai tuan tanah, yang melayani sandar kapal dan bongkar-muat. Industri kepelabuhanan sudah bergerak jauh sebagai mata rantai logistik, yang berperan sebagai fasilitator perdagangan antarpulau, antarnegara bahkan antarbenua. Di banyak tempat, pelabuhan membangun jejaring khusus dengan pihak pelayaran (liner) dan industri.
“Jadi, operator tak akan cukup kalau sekadar punya SDM, alat, serta sistem kerja. Operator pelabuhan dituntut memiliki kapabilitas membangun industri kepelabuhanan yang efektif dan efisien, dan kuncinya ada pada jejaring dan pengalaman,” tutup Siswanto. (Rabiatun)
