LABUHAN BAJO – MARITIM : Guna mempersiapkan kompetensi SDM maupun sertifikasi profesi di sektor pariwisata, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melakukan pertemuan dengan persatuan hotel dan restoran se-Labuan Bajo, Sabtu (14/11).
Dalam pertemuan ini, Menaker Ida menyampaikan bahwa Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang bisa dikatakan seperti “surga” yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Labuan Bajo yang harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Apalagi pemerintah telah menetapkan Labuan Bajo sebagai super prioritas destinasi pariwisata.
“Infrastruktur tetap digenjot, tapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Infrastruktur di Labuan Bajo juga sudah didorong habis-habisan tapi apabila tidak mendapat dukungan dari SDM manusia yang unggul, pada akhirnya infrastruktur itu tidak akan memberikan dampak dan efek kepada SDM setempat,” kata Menaker.
Ida menambahkan bahwa pemerintah terus menggenjot kompetensi SDM di sektor pariwisata di Labuan Bajo. Salah satunya melalui UPTP Lombok Timur yang berkonsentrasi pada kejuruan pariwisata.
Untuk itu, Menaker mendorong agar peserta pelatihan nantinya dapat langsung terserap masuk pasar kerja. Terutama di perhotelan di wilayah Labuan Bajo, yang ke depannya tentu membutuhkan SDM perhotelan yang banyak.
“Saya minta Dirjen Binalattas dan Wagub NTT agar efektivitas dari BLK yang ada di Kupang maupun di Labuan Bajo dioptimalkan di tahun 2021. Begitupun dengan segala kebutuhan kejuruan yang dibutuhkan, yakni melalui koordinasi dengan PHRI agar bisa identifikasikan apa saja kebutuhan kejuruannya,” lanjut Ida.
Minim SDM Kompeten
Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi, mengajak PHRI agar bersama melakukan pembangunan di NTT khususnya dengan semua jaringan yang ada disini, serta mengkolaborasikan kesiapan pembangunan SDM.
Diingatkan, kalau PHRI ada kesulitan dalam perijinan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) silakan menghubungi kami. Menaker datang ke sini untuk mendukung penuh pengembangan kompetensi bagi masyarakat NTT. Jadi kalau ada kebutuhan SDM ataupun logistik segera beritahu kami,” pinta Josef.
Perwakilan PHRI, Silvestre dan perwakilan Komodo Resort, Agustina, menyampaikan aspirasinya kepada Menaker terkait masih minimnya sertifikasi profesi di sektor pariwisata.
Menurutnya, baru sekitar 25% tenaga kerja di sektor pariwisata di Labuan Bajo yang memiliki sertifikasi profesi kompetensi di bidangnya.
“Dengan dioptimalkannya BLK baik milik pemerintah pusat maupun daerah, kami berharap kualitas kompetensi SDM di Labuan Bajo segera terwujud dengan dilengkapi sertifikasi profesi,” ujarnya. (Purwanto).
