Jakarta, Maritim
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, Kamis (27/4), di Jakarta, melaunching PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN). Perusahaan ini ke depan bertugas mengakomodir dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di seluruh Indonesia.
Di samping itu, perseroan yang merupakan besutan Perum Bulog yang bekerjasama dengan Kopelindo, membentuk anak perusahaan bernama PT MBN. Karenanya pula, Perum Bulog menguasai 90% saham dan sisanya milik Kopelindo.
Bumdes ini didirikan dengan semangat membangun keadilan ekonomi dari daerah pinggiran (desa), untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, di mana PT MBN didesain sebagai mitra bisnis dari BUMDes. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dari BUMDes.
Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, mengatakan hadir PT MBN ini dapat menekan angka kemiskinan di pedesaan. Termasuk sebagai upaya agar desa mampu mandiri dan tidak bergantung kepada dana desa.
“Nantinya PT MBN akan dibentuk di setiap kabupaten/kota. Mereka ada untuk membina dan mendorong supaya BUMDes yang telah dibentuk bisa maju dan mandiri. Terutama mewujudkan pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berkeadilan. Hal itu sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan,” ujarnya.
Dia optimistis kerja sama Kemendes PDTT, Kementerian BUMN dan lembaga terkait dalam pembentukan holding BUMDes tersebut, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Karena lebih mengerti manajemen korporasi,” katanya.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menambahkan desa-desa di daerah harus menciptakan perusahaan yang memiliki pemikiran layaknya korporasi atau kelompok. Di mana aktivitas desa bisa disatukan ke dalam satu perusahaan sehingga betul-betul mempunyai nilai perekonomian.
Selama ini, tambah Rini, hanya sedikit perusahaan pedesaan yang mampu berkembang lantaran berada di bawah satu perusahaan besar. Skema ini yang harus diubah supaya banyak perusahaan pedesaan yang muncul ke atas tanpa berada di bawah perusahaan apapun.
“Mitra BUMDes Nusantara ini tujuannya menciptakan kesetaraan. Bagaimana supaya pedesaan bisa meningkatkan perekonomian yang berkeadilan. Hal itu tentu bisa dilakukan secara menyeluruh di seluruh desa. Karena tugas Mitra BUMDes Nusantara membantu setiap desa di satu daerah membentuk satu perusahaan yang sesuai dengan sumber mata pencaharian utamanya. Misalnya daerah Dompu, desa-desa di sana bermata pencaharian sebagai petani jagung. Dari sekian desa dibentuklah satu PT Mitra BUMDes Dompu,” urainya.
Sementara Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, menjelaskan pembentukan PT MBN merupakan tindak lanjut dari kajian Menteri BUMN dan Mendes PDTT dalam rangka meningkatkan ekonomi pedesaan yang terus berkeadilan.
Dibentuknya PT MBN juga merupakan semangat Perum Bulog dan Kopelindo untuk membangun ekonomi daerah pinggiran maupun desa. Sehingga perseroan dapat memiliki keleluasaan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dalam hal pendistribusian maupun keagenan termasuk di dalamnya proses produksi.
“Hal lain, PT MBN dapat menopang kegiatan operasional Perum Bulog, dengan menjadi mitra kerja on farm. Mitra kerja pengadaan, mitra kerja penjualan langsung, atau pun mitra kerja penguatan distribusi. Sehingga dapat mewujudkan keterjangkauan pangan pokok dan mendorong motor ekonomi desa di tingkat kabupaten dan desa,” papar Djarot.
Pada acara peluncuran kitu, para Bupati menyatakan siap membentuk PT MBN di daerahnya, seperti dari Sleman, Bojonegoro, Kebumen, Pandeglang, Bone, Krinci dan Marbungo.
“Bupati yang ada sekarang tentu bersemangat membangun perusahaan bagi pedesaannya. Saya yakin dibentuknya PT MBN, yang nantinya ada di Bojonegoro, Kebumen, Pandeglang dan lainnya bisa membuat sukses desa itu,” ungkap Rini.
Makanya, kata Rini, kesuksesan desa ditentukan dari dukungan Pemerintah Daerah. Bagaimana supaya BUMN ini bisa berpikir secara korporasi bukan birokrasi. Pasalnya, BUMDes di daerahnya akan bersaing dengan perusahaan besar yang ada di nasional maupun internasional.
Namun begitu, Mendes PDTT mengingatkan, selama ini kinerja BUMDes cukup mengkhawatirkan. Karena dari 18.000 BUMDes, hanya sekitar 4.000 yang tumbuh. Sedangkan yang lainnya stagnan.
Saat ini, di Indonesia ada sekitar 74.900 desa, di mana dana desa yang diberikan pemerintah melalui program BUMDes diharapkan mampu memberikan harapan bagi daerah miskin dan tertinggal untuk memajukan potensinya. Karena selama ini dana desa itu hanya bisa meningkatkan infrastruktur, tapi belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. * M Raya Tuah
Teks foto : Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti bersama-sama menekan tombol sirene sebagai tanda diluncurkannya PT MBN
