LOMBOK BARAT – MARITIM: Ulah calo TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum mereda. Mereka sering memberangkatkan calon PMI ke luar negeri secara illegal atau tanpa melalui prosedur resmi (unprocedural), sehingga banyak merugikan PMI.
Untuk memberantas soal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak masyarakat untuk memerangi calo PMI tersebut. “Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang memberangkatkan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri tanpa prosedur,” kata Menaker Ida saat mengunjungi Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (19/2).
Menaker mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya dengan bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.
Ida juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja ke luar negeri (kantong PMI), untuk lebih aware dengan isu tersebut.
“Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap kerja, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar dan tidak terpikat dengan bujuk rayu calo,” katanya.
Untuk meminimalkan ulah calo, lanjut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah menghadirkan program Desmigratif (Desa Migran Produktif) di daerah kantong PMI. Salah satu pilar utama desmigratif adalah layanan informasi.
“Desmigratif ini salah satu cara kita memberikan layanan bagi Calon PMI dan keluarga PMI agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” katanya.
Ditambahkan, desmigratif juga memiliki pilar koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Melalui pilar ini, diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulangnya bekerja dari luar negeri.
Desmigratif juga memiliki pilar community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat. “Sehingga menjadi tanggungjawab bersama agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri,” jelasnya.
Saat ini, Kemnaker telah membangun 402 desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah kantong PMI telah dibangun 24 desmigratif.
Workshop Pelatihan PMI
Esoknya (Sabtu), Menaker Ida Fauziyah meresmikan workshop pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur. Pembangunan workshop CPMI pertama milik Kemnaker ini merupakan salah satu pemenuhan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi CPMI sebelum bekerja ke luar negeri.
Menaker mengatakan, sesuai amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI, melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
“Kami mulai di Lombok,karena NTB termasuk provinsi yang menempatkan PMI di luar negeri paling banyak,” katanya.
Pembangunan workshop ini merupakan salah satu pendukung program lompatan Kemnaker, yaitu pengembangan pasar kerja luar negeri. Tujuannya untuk memperluas negara penempatan PMI dan masifikasi pengisian jabatan pada sektor-sektor formal.
“Kita tidak akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, kecuali PMI yang certified dan memiliki kompetensi kerja,” kata Ida.
Menaker Ida pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah menghibahkan lahan untuk perluasan area BLK Lombok Timur.
BLK Lombok Timur memiliki lahan seluas 11,7 hektar hasil hibah Pemkab Lombok Timur. Saat ini, Kemnaker kembali menerima hibah lahan dari Pemkab Lombok Timur seluas 3,5 hektar yang diserahkan Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Hazmi.
Perluasan BLK ini, tambah Menaker, untuk menambah kejuruan di BLK Lotim, yakni kejuruan pertanian sesuai yang diinginkan Bupati Lombok Timur. (Purwanto).
