JAKARTA-MARITIM: Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan terbaik II sebagai satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII, pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021 periode semester I, dengan pagu anggaran di atas Rp200 miliar. Raihan peringkat 2 besar ini merupakan capaian Setjen Kemnaker berturut-turut selama 2 tahun terakhir
“Saya merasa bersyukur atas buah kerja semua jajaran Kemnaker dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021. Penghargaan penilaian IKPA ini buah dari kerja keras yang selama ini konsisten dijalankan,” ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penghargaan IKPA ini diserahkan dalam rangka kegiatan evaluasi, motivasi, dan apresiasi kepada Satker Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta VII atas Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 sesuai keputusan Kepala KPPN Jakarta VII.
Anwar Sanusi berpendapat, penghargaan IKPA ini dapat menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, penghargaan ini juga sebagai indikator bahwa Setjen Kemnaker mampu melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
“Kami berharap dengan didapatkannya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja yang terbaik dalam hal apapun, sehingga berdampak positif bagi Kemnaker,” katanya.
Ia berharap agar proses pelaksanaan anggaran pada seluruh Satker di lingkungan Kemnaker dapat semakin bersinergi dan membuahkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kemnaker berkomitmen agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” tukasnya. (Purwanto).
