Presidensi G20 Indonesia Momentum Peningkatan Ekosistem Ketenagakerjaan Inklusif

JAKARTA-MARITIM: Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia mengatakan, pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas, yakni pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas (inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities).

Read More

“Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor,” katanya saat menghadiri kampanye G20 bertemakan ‘Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas’ di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmatif dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pasar kerja menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.

“Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling mem-bachmark antara Indonesia dengan negara-negara G20 dapat saling belajar serta memperbanyak experince, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif,” jelasnya.

Menurut dia, sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara suply and deman tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keragaman dari masing-masing penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas dengan keragamannya memiliki kebutuhan masing-masing. Maka dari itu, target 1% penyerapan disabilitas di swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud,” ujarnya. (Purwanto).

 

Related posts