JAKARTA-MARITIM: Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menegaskan, para Pengawas Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan penegakan hukum ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur, professional, dan terpercaya.
Penegasan tersebut disampaikan Haiyani Rumondang saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022 bertema “Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan” di Jakarta, Selasa (5/6/2022) malam.
“Pengawas Ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif kepada masyarakat dan harus mampu menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholder, berintegritas dan profesional,” ujar Haiyani Rumondang dalam sambutannya.
Untuk mencapai pengawasan ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dan efektif, Pengawas Ketenagakerjaan harus mengembangkan cara-cara baru dalam menjamin dipatuhinya norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan. Hal ini diyakini Haiyani membutuhkan kolaborasi dengan Serikat Pekerja/Buruh, Asosiasi Pengusaha, Stakeholder K3, Kader Norma Ketenagakerjaan, Kementerian atau Dinas terkait, serta akademisi.
“Saya minta (Pengawas Ketenagakerjaan) upaya kolaboratif terus dikembangkan, dengan metode baru, perjanjian kerja sama maupun forum silaturahmi supaya tercipta sinergitas antar pengawas ketenagakerjaan dengan stakeholder terkait,” katanya
Data jumlah Pengawas Ketenagakerjaan hingga 19 Januari 2022 sebanyak 1.552 orang. Sebanyak 1.415 orang merupakan Pengawas Daerah dan 137 orang Pengawas Pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 382 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 dan 418 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.
Haiyani menegaskan, sekarang saatnya Pengawas Ketenagakerjaan berbenah diri agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam mendukung iklim investasi. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan maupun kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia, serta melindungi pekerja untuk memperoleh hak-haknya.
“Kenyamanan dan kepercayaan berinvestasi ini pada akhirnya akan dapat menaikkan peringkat daya saing Indonesia di mata dunia,” ujarnya. (Purwanto).
