BALI–MARITIM : Ekonomi berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, dapat dicapai melalui optimalisasi keuangan sosial syariah khususnya wakaf, dan peningkatan dukungan pembiayaan hijau. Keuangan sosial syariah memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan, menjaga daya beli, dan menciptakan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran penting keuangan sosial syariah yang masih perlu dioptimalkan adalah untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi produktif sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Topik tersebut secara mendalam didiskusikan dalam side event G20 High level discussion: Optimizing Endowment Fund for Sustainable Financial Inclusion” pada 14 Juli 2022 di Nusa Dua Bali.
Demikian Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam G20 event hight level discussion: Optimizing Endowment Fund for Sustainable Financial Inclusion” Kamis (14/7) di Nusa Dua Bali.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan 3 kunci strategis optimalisasi keuangan sosial syariah. Pertama, keuangan sosial syariah memiliki peran yang strategis dalam memperbaiki socio-economic masyarakat, khususnya untuk pemulihan pasca pandemi. Kedua, tiga faktor utama yang dapat mendorong optimalisasi dan penguatan peran keuangan sosial syariah dalam pemulihan ekonomi adalah tata kelola, inovasi, dan digitalisasi. Ketiga, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar lembaga di domestik maupun internasional dalam memperkuat kapasitas nazhir/amil dan mengakselerasi inisiatif proyek wakaf.
Turut serta dalam diskusi tersebut diantaranya, President Islamic Development Bank, Muhammad Sulaiman Al Jasser; Minister of Economy, Planning And Cooperation Republic Of Senegal, Amadou Hott; Director General Food And Agriculture Organization, Dr Qu Dongyu; Special Advisor to the UN Secretary General, Ahmed Mohammed Al Meraikhi; and Dr Rami Ahmad, Islamic Development Bank Sherpa sebagai moderator.
Sejalan dengan itu, mobilisasi pembiayaan hijau juga diperlukan untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, khususnya untuk memitigasi perubahan iklim yang menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi perkonomian. Sinergi antar otoritas sektor keuangan dan para pelaku dunia usaha diharapkan akan menjadi tulang punggung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pada kesempatan Casual Talk “Scaling Up Green Finance in Indonesia” yang merupakan side event hari kelima rangkaian G20 Finance Track (15/7).
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menyampaikan Indonesia memiliki potensi ekonomi hijau yang luar biasa dan sejatinya kita semua bisa mengoptimalkan potensi tersebut. “Dengan karunia yang begitu besar di sektor green economy ini, maka tugas selanjutnya ada pada kita yang bergerak di sektor riil, sektor keuangan maupun regulator untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam menghadirkan sebuah ekosistem ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim”.
Lebih lanjut menurutnm Juda, terdapat tiga kunci strategis dalam rangka scalling up ekonomi dan keuangan hijau. Pertama, pentingnya merumuskan kebijakan agar tercipta transisi yang orderly, just and affordable. Upaya transisi ini perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menjadi disrupsi berlebihan bagi perekonomian. Kedua, perlunya komitmen lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan hijau atau green financing. Ketiga, pentingnya inovasi kebijakan hijau dan sinergi antar otoritas untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Inovasi dan sinergi kebijakan ini guna memberikan insentif dalam rangka memperluas green financing, baik dari sisi perbankan maupun pengembangan pasar keuangan hijau.
Ke depan, sinergi kebijakan hijau antar otoritas keuangan akan ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Melalui sinergi kebijakan tersebut, minat investor untuk bertransisi serta keinginan masyarakat untuk menggunakan produk berwawasan lingkungan diharapkan meningkat sehingga dapat mengakselerasi keseimbangan antara ekosistem lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.
Diskusi casual talk menghadirkan Kepala Staf Presiden dan Ketua Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, Wakil Ketua Umum KADIN dan Board Member of WWF Indonesia, Shinta W. Kamdani, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Yati Kurniati, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti, Direktur Utama Bank Mandiri sekaligus perwakilan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), Darmawan Junaidi, dan Radju Munusamy, Kepala Komite Kerjasama Multilateral KADIN. (Rabiatun)
