JAKARTA-MARITIM : Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki komitmen ke depan ini bersama Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan mandiri. Untuk itu, segala sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan kepada hal tersebut, sehingga apa yang menjadi komitmen tersebut dapat diwujudkan.
“Untuk menjadi negara maritim yang kuat dan mandiri, salah satunya dan yang terpenting, adalah kita dapat menyediakan produk-produk berbasis buatan dalam negeri. Yaitu, untuk mengisi berbagai kebutuhan di sektor kemaritiman, termasuk kapal dan lain sebagainya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, usai Pengukuhan Kepengurusan DPP Iperindo, Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat Periode 2022-2026, di Jakarta, Rabu (5/10).
Pada Rapat Umum Anggota (RUA), 16 Juni 2022, Anita Puji Utami terpilih sebagai Nakhoda Iperindo yang baru periode 2022-2026. Dia merupakan Dirut PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (ASSI), perusahaan galangan kapal nasional, yang berbasis di Madura, Jawa Timur.
Wanita lulusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, ini menggantikan Eddy Kurniawan Logam, yang habis masa jabatannya. Setelah memimpin Iperindo dua periode 2014-2018 dan 2018-2022.
Menperin mengatakan, dengan komitmen menjadikan negara maritim yang kuat dan mandiri, dipastikan industri perkapalan dan industri berbasis kemaritiman lainnya akan tumbuh sekaligus memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita ingin mendorong pengadaan kapal-kapal dari kementerian lembaga dan BUMN serta swasta dilakukan dari industri dalam negeri, karena pada dasarnya industri dalam negeri itu siap, tinggal mereka diberi kesempatan untuk mengisi pasar yang ada. Kami juga akan turunkan impor kapal yang mencapai Rp46 triliun itu,” ujar Agus.
Pasalnya, ucap Menperin, galangan kapal Indonesia telah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal, mulai dari kapal penumpang, kapal kargo, hingga kapal tujuan khusus dengan fasilitas graving dock terbesar yaitu 300.000 DWT.
Industri kapal masih kurang kompetitif
Saat memberikan sambutan, Menperin mengatakan, industri perkapalan dalam negeri masih menghadapi tantangan utama. Yaitu, kurang kompetitifnya daya saing produk kapal dalam negeri dibandingkan kapal-kapal impor, terutama kapal bekas.
Penyebabnya, beberapa faktor, antara lain tingginya ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor. Terutama yang memiliki nilai tambah yang tinggi, seperti mesin kapal dan peralatan navigasi, terbatasnya dukungan pembiayaan yang kompetitif serta belum efisiennya prosedur dan tahapan pembangunan kapal.
Disebutkan, nilai impor kapal periode 2019 s/d Agustus 2022 mencapai Rp46 triliun, yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan 26,5%, Jepang 19,9%, dan RRT 18,2%. Dengan jenis kapal yang sering diimpor adalah kapal penumpang dan kapal barang berkapasitas di atas 5.000 GT.
Periode 2019 s/d 2021 ada 473 unit kapal yang dibangun di dalam negeri dengan proporsi terbesar adalah Barge (274 unit) dan Tug (100 unit). Pada Januari s/d Agustus 2022 ada 363 permohonan pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri. Angka ini menunjukkan para pemilik kapal/shipowners baik dari kementerian lembaga BUMN dan swasta semakin mempercayai galangan kapal dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan armadanya.
Untuk meningkatkan daya saing pembangunan kapal baru di dalam negeri, Kemenperin menerbitkan Permenperin No 19 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal. Dimana perusahaan industri galangan kapal yang membangun kapal baru dapat memanfaatkan fasilitas bea masuk 0% untuk bahan baku dan komponen kapal yang tercantum dalam Bab 98 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
Selain itu, Kemenperin bersama JICA dan Iperindo sedang melakukan kerja sama peningkatan kapabilitas dan kompetensi industri perkapalan Indonesia, melalui program “The Indonesian Shipbuilding Industry Modernization Project”. Program ini akan dimulai pada 2022 dan selesai pada 2024 yang meliputi 5 tahapan program pelatihan di Jakarta dan Surabaya dan 1 program pelatihan di Jepang serta program tindak lanjut untuk mengukur pencapaian program ini.
Berdasar perhitungan input-output, pada rilis 2021, transaksi barang dan jasa sektor kapal dan jasa perbaikan mencapai Rp27,65 triliun. Dengan 3 sektor utama yang menjadi input adalah sektor kapal dan jasa perbaikan 29%, perdagangan selain mobil dan sepeda motor 19% dan barang-barang logam lainnya 6%. Sedangkan distribusi output kepada tiga sektor terbesar adalah kapal dan jasa perbaikan 56%, jasa angkutan laut 16% dan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan 11%.
Harga bahan baku kapal naik 60%
Sementara Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami mengatakan, saat ini modernisasi di industri perkapalan juga perlu diperhatikan. Dengan tantangannya berupa kenaikan harga bahan baku pelat, profil, consumable, dan BBM sejak tahun 2020 mencapai 60%. Hal itu sangat berpengaruh terhadap lonjakan biaya yang harus ditanggung oleh galangan kapal.
Kondisi ini, akunya, karena kenaikan nilai tukar dolar yang membuat harga komponen impor membengkak. Selain itu dampak pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga menghambat perkembangan industri perkapalan nasional. Apalagi pembangunan kapal baru sangat minim saat ini.
“Iperindo berharap, pemerintah dapat membantu menggeliatkan kembali industri perkapalan nasional, dengan mendorong pembangunan kapal khususnya dari anggaran pemerintah serta memberikan insentif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri,” tutupnya.
Adapun susunan pengurus DPP Iperindo periode 2022-2026 adalah Dewan Pembina : Dirjen ILMATE Kemenperin. Dewan Pengawas : Ketua : Askan Naim. Anggota : Marwoto, Darmadi, Brigantono Tomo dan Nyoman Sudiana. Dewan Penasehat : Ketua : Bambang Haryo Soekartono. Anggota : Eddy Kurniawan Logam, Joeswanto Karijodimedjo, Tjahjono Roesdianto, Soerjono, Budhiarto Sulaiman dan Bambang Waluyo Djojohadikusumo.
DPP : Ketua Umum : Anita Puji Utami. Wakil Ketua Umum I : Selamat Budiman, Wakil Ketua Umum II : Musthofa, Wakil Ketua Umum III : Edy Widarto, Wakil Ketua Umum IV : Mochamad Moenir dan Wakil Ketua Umum V : Rudiyanto. Sekretaris Umum : Hilman Risan dan Bendahara Umum : Sri Susiandari.
Para Ketua Bidang. Bidang Jaminan Mutu dan K3LH : Ketua : Imam Kusnandar dan Wakil Ketua : Fajar Haryo Seputro dan Ina Riesiana Vidyanti. Bidang Struktur Tarif. Ketua : Sophan Sophian dan Wakil Ketua : Mawan Widodo. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Dana. Ketua : Suhan Ikhsan dan Wakil Ketua : Thamrin Baso dan Supriadi Widodo. Bidang Hubungan Antar Lembaga. Ketua : Hasbi Assidiq Syamsuddin dan Wakil Ketua : Edy. Bidang Advokasi. Ketua : Sudiding Irsyad dan Wakil Ketua : Agus Sakhlan NH.
Bidang Industri Kapal Non-Ferrous. Ketua : Satria Patriosiandob dan Wakil Ketua : Oliver Willian Jost dan Aswin Akib. Bidang Industri Penunjang. Ketua : Suwarno B dan Wakil Ketua : Siti Nur’aini Andina, Nugroho dan Michael Sutandar. Bidang Klasifikasi dan Konsultan. Ketua : Mochammad Cholil dan Wakil Ketua : Ketut Sumbrana. Bidang Kerja Sama dan Promosi. Ketua : Agus Salim Rabang dan Wakil Ketua : Rahmat Arfiansyah dan Listiyo Prihantoro. Bidang Pengembangan SDM. Ketua : Muhammad Aziz dan Wakil Ketua : Kharisma K Viranata dan Edhie Sudjatmiko. Bidang Bangunan Baru. Ketua : Andy Bintoro dan Wakil Ketua : Barli Hasan dan Benny Lie. Bidang Reparasi Kapal. Ketua : Sudirwan dan Wakil Ketua : M Ridwan. Bidang Industri Penunjang Lepas Pantai. Ketua : Rachmad Kuswadi dan Wakil Ketua : Teguh Patmuryanto dan Amin Delima. (Muhammad Raya)
