MAKASSAR-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan menggelar forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) II Tahun 2022 di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27-30 November 2022. Kegiatan ini diselenggarakan guna menetapkan daftar data ketenagakerjaan untuk menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya.
“Tugas forum ini di antaranya untuk menetapkan daftar data, data prioritas beserta standar datanya yang akan dikumpulkan untuk tahun 2023. Inilah yang akan kita lakukan pada hari ini,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka forum SDK II secara virtual, Selasa (29/11/2022).
Wamenaker menyebut, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan persepsi, institusi, maupun kolusi. Solusinya, data diolah menjadi informasi mengenai konteks dan akar masalah yang dihadapi.
“Data yang tepat dapat digunakan untuk menjawab permasalahan secara tepat, oleh orang-orang dengan keterampilan tepat,” tegasnya.
Adapun mengenai data yang tepat, menurut Wamenaker, harus memenuhi empat faktor penting. Pertama, harus relevan antara data dan tujuan penggunaan. Data yang diperlukan berbeda untuk tujuan berbeda, sehingga butuh perencanaan dengan baik.
Kedua, ketepatan waktu. Jadi data tersebut harus dapat menggambarkan situasi terkini.
Ketiga, reliabilitas data. Hal ini sangat bergantung jumlah sampel yang dibutuhkan agar tingkat presisi bisa dijaga serta memastikan sampling framework-nya valid. Sehingga kesimpulan yang diambil dapat memberikan gambaran akurat tentang target populasi. Keempat, adalah akses data.
Ia berharap, forum SDK II ini dapat menyepakati daftar data bidang ketenagakerjaan yang harus tersedia dan berguna untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketenagakerjaan. Serta merencanakan pembangunan ketenagakerjaan ke depan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat/nasional.
Wamen juga berharap adanya komitmen dari semua penyelenggara pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk dapat menghimpun dan menyediakan data ketenagakerjaan sesuai daftar data yang disepakati bersama. Selanjutnya dapat diinternalisasikan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaaan.
“Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dapat menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan, saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah, antar unit teknis yang menangani masing-masing urusan ketenagakerjaan, maupun antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah,” ucapnya.
Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Perencanaan Ketenagakerjaan, Ismail Pakaya mengatakan, Forum SDK 2022 bertema ‘Gotong Royong Mewujudkan Satu Data Ketenagakerjaan yang Berkualitas’ ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Pembina Data Pusat yaitu Bappenas, BPS serta Kemkominfo sebagai narasumber, Produsen Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah, serta Sekretariat Produsen Data Ketenagakerjaan Pusat sebagai peserta Forum SDK.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyambut positif penyelenggaraan forum SDK II ini, sebagai langkah nyata Kemnaker dalam upaya mewujudkan SDK.
“Semoga forum SDK menghasilkan terobosan-terobosan strategis dalam penyempurnaan tata kelola dan pembangunan data ketenagakerjaan di Indonesia,” kata Margo secara virtual. (Purwanto).
