Wamen Afriansyah Sebut Kemnaker Jadi Pilot Project Satu Data Indonesia

Satu telunjuk memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan dan ekosistem digital di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

JAKARTA-MARITIM: Dalam menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi antara pusat dan daerah, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Forum Satu Data Ketenagakerjaan dengan mengusung tema “Ayo Bersama Kita Wujudkan SDK yang Berkualitas” di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka forum tersebut mengatakan, prinsip satu data merupakan satu hal yang krusial dalam meningkatkan kualitas data, tidak hanya untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia.

Read More

Afriansyah menyebut, kualitas data sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya SDM yang berkeahlian khusus dalam bidang data dan informasi, manajemen data, infrastruktur, serta willingness and awareness terhadap data.

“Semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Sinergitas dengan seluruh entitas tersebut dapat mendukung implementasi kebijakan satu data serta ekosistem digital,” ucapnya.

Wamenaker menuturkan, pihaknya menjadi institusi pemerintah yang dipilih oleh Tim Satu Data Indonesia sebagai pilot project pada Pendampingan Fase 1 terhadap pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

Pemenuhan prinsip satu data yang dilakukan Kemnaker pada tahun 2022 dinilai sebagai yang tertinggi, dengan menyediakan 46 persen data prioritas ketenagakerjaan yang telah memenuhi prinsip SDI. Di tahun 2023 ini diharapkan akan mengalami peningkatan menjadi 100 persen.

“Setiap penetapan kebijakan dan regulasi di bidang ketenagakerjaan harus didukung data yang berkualitas dan akurat, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Afriansyah menambahkan, data yang berkualitas, valid, akurat, terpadu akan dapat dipertanggungjawabkan jika ada sinergi dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat.

“Keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam urusan ketenagakerjaan, tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan data di semua level,” katanya. (Purwanto).

 

Related posts