BOGOR, MARITIM : Pelayaran Rakyat (Pelra) yang oleh Presiden Sukarno dulu dijuluki “Armada Semut” dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, pada tanggal 1- 3 November 2023 menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional di Puncak Bogor Jawa Barat. Raker dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air Kemenko Marves, Rahman Hidayat.
Ketua Umum DPP Pelra, Abdullah B.Com, mengatakan, Raker Pelra tahun 2023 ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Pelayaran Rakyat Yang Mandiri, Efisien dan Berdaya Saing di Era Digitalisasi”.
Salah satu rekomendasi Raker Pelra 2023 adalah mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri (PM) sebagai petunjuk teknis (juknis) dari Peraturan Presiden RI nomor 74/2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. Hal ini sangat diperlukan guna mengembangkan usaha Pelayaran Rakyat.
Pepres telah terbit tahun 2021, namun petunjuk pelaksana teknisnya dari Kemenhub berupa Peraturan Menteri Perhubungan sampai saat ini belum juga terbit. Hal ini membuat Pelra merasa prihatin atas lambatnya regulasi itu yang memang sangat dinanti oleh Pelra.
“Beberapa hal yang diperjuangkan oleh Pelra untuk kelangsungan usahanya antara lain pengembangan SDM, pengelolaan dermaga atau terminal, pengembangan usaha dan penambahan kuota BBM,” kata Abdullah.
Selain itu, Pelra juga berharap mendapatkan fasililitas dana PSO (Public Service Obligation) yang dicanangkan oleh pemerintah di sektor transportasi laut, sebab Pelra memiliki peran yang penting dalam siatem angkutan laut nasional.
Pelra adalah subsistim angkutan laut nasional dan juga merupakan feeder pelayaran nasional dalam menjangkau perairan dangkal dengan kedalaman terbatas, wujud dalam menciptakan ketahanan dan pertahanan nasional. Peran ini sebenarnya diamanatkan dalam Undang Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 15,16 dan 17. Pelayaran rakyat harus dibina terus menerus, diprotek dan dikembangkan sebagai usaha rakyat.
Peran strategis Pelayaran Rakyat dalam menunjang konektivitas perdagangan domestik serta memperlancar arus logistik ke daerah terpencil, terdepan dan tertinggal (3 T) sebetulnya sangat dibutuhkan sejalan dengan program nasional Tol Laut untuk memperkecil disparitas antardaerah produsen dan daerah konsumen serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.** Hbb
