Jakarta – Maritim
SEBANYAK kurang lebih 3.000 kampung nelayan yang kumuh dan terkesan berada di bawah kelayakan, akan ditata oleh pemerintah agar kebutuhan infrastruktur dasar mereka terpenuhi dan sumber pendapatan ekonomi lokal berkembang. Jumlah ditetapkan berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah desa pesisir pada 2014 mencapai 12.827. Dari angka tersebut, nyaris 25% atau 3.204 desa di antaranya masuk kategori rumah tangga usaha perikanan miskin. Populasi hunian itu padat; kumuh dan kotor; akses jalan, air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah dan limbah kurang memadai. Sementara itu, kesadaran nelayan terhadap kebersihan dan kesehatan masih minim.
Terkait hal itu, Sjarief Widjaya Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PT Kemen KP) Rabu 30/8/2017 lalu berucap: “Kegiatan yang akan diaksanakan tahun ini, adalah bedah kampung nelayan dan bantuan pemerintah untuk pembangunan fisik sarana publik”.
Menurut Dirjen, tahun ini pemerintah berencana menata 20 desa dengan anggaran Rp.5 miliar. Lima desa di Karang Mulya di Kota Serang Banten, Penjajap di Sambas Kalbar, Sungsang II di Banyuasin Sumsel, Mola Utara di Wakatobi NTT, dan Lohguna di Lamongan Jatim akan menjadi model bagi penataan berikutnya. Tahun depan pemerintah juga akan merapikan 100 kampung nelayan kumuh lainnya dengan anggaran Rp.28 miliar. Selebihnya, pemerintah akan tawarkan penataan kepada BUMN dan perusahaan swasta sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial (CSR).
Sementara itu, Saifudin Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP jelaskan, pemilihan rumah nelayan yang dibedah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan tim Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan rekomendasi desa atau kecamatan. DJPT sediakan material bangunan dan jasa tukang. Pekerjaan yang diawasi personil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan diharap akan dapat diselesaikan dalam 5 hari. Di samping bedah rumah, DJPT akan membangun fasilitas umum, seperti jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) umum, serta rehabilitasi balai penguatan kelembagaan nelayan.
Di sela-sela aktivitas itu, nelayan akan didata untuk keperluan pembuatan kartu nelayan. Sosialisasi pola hidup sehat keluarga nelayan pun akan disampaikan oleh dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selain dengan korporasi, Sjarief mengatakan KKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersinergi menata kawasan kampung nelayan. ***ERICK A.M.
