JAKARTA-MARITIM: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan, sebagai garda terdepan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan dituntut mampu mempercepat reformasi pengawasan ketenagakerjaan ke arah yang lebih maju, dengan cara mengimplementasikan metode-metode pengawasan maupun penyidikan yang andal dan terpercaya.
“Penerapan kode etik pengawas ketenagakerjaan wajib dilakukan dalam menciptakan pengawas ketenagakerjaan yang andal dan memiliki integritas,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (11/9/2024). Rakor bertema ‘Akselerasi Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Menuju Indonesia Emas 2045, melalui Pengawas Ketenagakerjaan yang Andal, Terpercaya dan Berintegritas’ itu diikuti seluruh pengawas ketenagakerjaan se Indonesia.
Menaker menuturkan, tanggung jawab untuk mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif pengusaha, pekerja dan masyarakat.
Ditegaskan, pengusaha berkewajiban memastikan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, peluang untuk berkembang, serta memperoleh kompensasi yang adil. Sedangkan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan, harus terus mendukung terciptanya hubungan industrial harmonis.
“Dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak kita dapat membangun iklim ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sebagai gambaran, Menaker menjelaskan, jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada sampai Juli 2024 sebanyak 1.455 orang, dengan rincian 1.321 merupakan pengawas daerah dan 134 pengawas pusat.
Sedangkan jumlah perusahaan sampai Juli 2024, berdasarkan data pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), tercatat 1.816.865 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 14.996.044 orang.
“Dari jumlah tersebut, terdapat pelanggaran norma ketenagakerjaan per triwulan I tahun 2024 sebesar 4.872 perusahaan, dan pelanggaran-pelanggaran itu telah ditindaklanjuti baik berupa tindakan persuasif, represif non yustisia maupun represif yustisia,” ujarnya.
Ida Fauziyah mengharapkan, ke depan pengawas ketenagakerjaan mampu memberikan stigma positif kepada masyarakat, serta mampu menjadi figur penegak hukum yang bersinergi dengan pemangku kepentingan.
“Sudah saatnya pengawas ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat dalam mendukung iklim investasi di Indonesia,” katanya.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam laporannya mengatakan, Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan bertujuan untuk mencapai kesamaan pandang dan penguatan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.
“Dengan akselerasi reformasi pengawasan ketenagakerjaan, kita bangun sistem pengawasan yang terpercaya agar terwujud lingkungan kerja yang aman, sejahtera, serta berkeadilan,” ujarnya.
Pada Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan ini juga diberikan apresiasi terhadap satuan kerja, personil, dan para mitra dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan. Meliputi Satker berprestasi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, Penyidik PNS berprestasi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang berperan dalam penerapan fitur Norma 100 dan Perusahaan yang mencapai kepatuhan tinggi dalam fitur Norma 100 dan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Penguji K3 yang berkinerja tinggi.
Apresiasi juga diberikan kepada Perhimpunan/Asosiasi Lembaga K3 selaku mitra pembinaan dan pengujian K3, Perusahaan terbaik dalam penerapan program edukasi dan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja, serta Perusahaan jasa K3 bidang fabrikasi terpatuh dalam pemenuhan K3 dan produknya. (Purwanto).
