BATAM. MARITIM.
Kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dirombak total. Setidaknya ada enam jabatan strategis di BP Batam diganti, sementara jabatan wakil ketua dihapuskan.
Pelantikan dan serah terima sejumlah pejabat tersebut berlangsung di depan Menko Perekonomian Darmin Nasution, yang juga menjabat sebagai Kepala Dewan Kawasan Nasional, Kamis (19/10), di Jakarta.
Hatanto Reksodipoetro menyerahkan jabatan Kepala BP Batam kepada Lukita Dinarsyah Tuwo. Sedang untuk jabatan Wakil Ketua yang selama ini dipegang Agus Tjahajana Wirakusumah, dihilangkan. Lukita sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kemenko Perekonomian.
Deputi 1 Bidang Administrasi Umum, Sigit Priadi Pramudito, diganti oleh Purwiyanto. Deputi 2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Junino Jahja, digantikan oleh Yusmar Anggadinata.
Deputi 3 Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Eko Santoso Budianto, diganti oleh Dwianto Eko Winaryo. Deputi 4 Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Purba Robert M. Sianipar, masih dalam proses penetapan dan untuk sementara dirangkap oleh Kepala BP Batam. Sedang Deputi 5 Bidang Pelayanan Umum yang selama ini dijabat Gusmardi Bustami diganti oleh Bambang Purwanto.
Pisah sambut pejabat lama dan baru yang dihadiri segenap jajaran BP Batam berlangsung di Gedung Balairung Batam, Senin (23/10).
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dalam sambutannya mengklaim selama 18 bulan bertugas telah banyak melakukan penataan bidang perizinan untuk memberikan kenyamanan investor berbisnis di Batam. Selain itu, mencari inovasi dalam upaya membangun ekonomi Batam yang lebih baik.
“Banyak perubahan ke arah yang lebih baik, dan ini tidak mudah diraih,” tuturnya.
Kepala BP Batam yang baru dalam sambutannya menegaskan, kedatangannya bukan untuk menggantikan Hatanto dan pejabat lainnya. Tapi untuk meneruskan langkah-langkah yang telah dirintis pendahulunya, sehingga akan lebih mudah mengembangkannya.
Dia juga menyampaikan apresiasi Menko Perekonomian atas langkah-langkah strategis yang dilakukan pejabat lama sesuai arahan Dewan Kawasan Nasional.
BP Batam semula bernama Badan Otorita Batam yang dibentuk tahun 1971yang kemudian sejak beberapa tahun yang lalu berubah menjadi BP Batam.
“Kita perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tetap bertahan di Batam, bahkan makin bertambah,“ harapnya.
Menurut dia, untuk mentransformasi Batam dari FTZ (Free Trade Zone /Kawasan Perdagangan Bebas) menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), perlu komunikasi yang lebih jauh dengan stakeholder. Masalahnya, ini bukan hal yang mudah dan akan melibatkan perubahan yang tidak sedikit, baik BP Batam maupun dari pihak terkait lainnya .
Untuk itu, ia menargetkan segera mengadakan rapat pimpinan daerah beserta semua stakeholder dan pelaku usaha, dengan memilih isu-isu baru yang menjadi prioritas. ”Supaya kita punya satu pemahaman agar Batam makin maju,” tutupnya.
Secara terpisah, Direktur Humas dan Protokol BP Batam Purnomo Andiantono kepada Maritim menjelaskan, saat ini BP Batam mengelola Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Rakyat Magcobar, Batu Ampar, Pelabuhan Beton Sekupang, Pelabuhan Domestik di Sekupang dan Punggur Batam, pelabuhan CPO di Kabil, serta rumah sakit.
Selain itu, BP Batam juga melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) Pelabuhan Internasional Batam Centre dengan PT Sinergi Tharada, KSO Terminal Bandara Internasional Hang Nadim dengan PT Angkasa pura, mengelola air minum bersama PT Adya Tirta Batam, menyewakan sejumlah gedung dan rumah susun.
Jumlah pegawai BP Batam yang berstatus PNS sekitar 2.700 orang dan non PNS 300 orang.
***Amrullah.
