Jakarta: Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Maman Hermawan, menyerahkan sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan memberikan pengarahan kepada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) pada Jum’at 6 April 2018 di Aula BBRBLPP Bali.
Pemberian Sertifikat WBK merupakan bentuk apresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan atas terlaksananya upaya-upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) dan BBRBLPP dinilai memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.
Sertifikat WBK sendiri didapatkan setelah melalui asesmen tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal KKP. Penyerahan sertifikat WBK merupakan salah satu cara untuk mewujudkan zona integritas mencegah tindakan koruptif, karena penyebab terjadinya tindakan korupsi selain lemahnya system dan penegakan hukum juga karena rendahnya integritas SDM.
“Semoga dengan diperolehnya Sertifikat WBK ini dapat meningkatkan kinerja seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi BBRBLPP menjadi lembaga penelitian terdepan yang bebas dari korupsi,” papar Maman Hermawan.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Balai Riset dan Observasi Laut, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Banyuwangi dan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna.
Selain menyerahkan sertifikat WBK, Maman Hermawan turut mensosialisasikan Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang mengatur mengenai rangkap jabatan terutama yang selama ini diberlakukan di KKP yaitu jabatan fungsional peneliti merangkap jabatan struktural di bidang riset. Hal ini dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.**Humas BRSDM KKP
