Jakarta, Maritim
SEIRAMA dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, saat ini sangat diperlukan kajian terbaru tentang kelautan dalam rangka pengambilan kebijakan yang tepat. Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, pada Lokakarya Ke-2 bertajuk “Pendampingan Proses Regular dalam Pelaporan dan Penilaian Kondisi Kelautan Global”, Kamis (8/11/2018) lalu katakan: “Kajian-kajian terbaru mengenai kondisi laut saat ini, maupun perkiraan yang akan datang menjadi sangat penting. Tanpa didasari data ilmiah yang akurat, dikhawatirkan kebijakan yang dibuat bisa membahayakan kelangsungan laut. Saat ini kita miliki beban berat untuk menyediakan data faktual dan akurat yang akan digunakan para pengambil keputusan di berbagai belahan dunia dalam memanfaatkan sumber daya laut,”.
Terkait kepercayaan terhadap Indonesia jadi tuan rumah lokakarya kali ini, merupakan momentum penting menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu kelautan. Ujar Purbaya: “Kita ingin mendorong isu-isu kelautan yang masuk dalam fokus pemerintah, mempromosikan keahlian para pakar kelautan kita, mengidentifikasikan isu kelautan di tingkat regional dan global serta membangun jaringan yang lebih luas”.
Beberapa isu yang dibahas pada lokakarya ini antara lain, pengelolaan Samudera Hindia, sampah plastik laut, peningkatan kapasitas, penanganan kasus IUUF (Illegal, Unregulated, Unreported Fishin), penanganan tumpahan minyak, penambangan bawah laut, ketahanan pangan, budidaya perikanan, perubahan iklim serta pariwisata bahari.
Lokakarya yang diadakan Kemenko Kemaritiman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diikuti sekitar 100 peserta terdiri atas pejabat pemerintah, peneliti, anggota organisasi kelautan regional, serta anggota badan khusus PBB dari berbagai negara. Mereka berasal dari Inggris, Saudi Arabia, Iran, Sudan, Sierra Leone, Vietnam dan Portugal yang mengkaji secara rutin kondisi terkini dari lingkungan, ekonomi dan aspek sosial laut secara global serta aspek sosio-ekonomi kelautan.
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Ayodhia Kalake yang memimpin lokakarya ini jelaskan bahwa gelaran dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dengan topik-topik bahasan yang telah ditentukan. Jelasnya: “Workshop ini memfasilitasi dan meminta masukan para pakar dari berbagai negara maupun organisasi regional dan internasional yang kompeten”.
Kegiatan yang menjadi agenda rutin Majelis Umum PBB ini adalah bentuk mekanisme global meninjau keadaan lingkungan laut, termasuk aspek sosial ekonomi, secara terus menerus dan sistematis dengan memberi penilaian reguler di tingkat regional global dan pandangan terpadu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Penilaian ini akan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mengelola secara berkelanjutan kegiatan manusia yang mempengaruhi lautan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk United Nations Conventions on The Law of The Sea (Unclos) dan instrumen dan inisiatif internasional yang berlaku lainnya.
Lokakarya yang diinisiasi pasca-KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan pada 2002 ini dilaksanakan pertama kali di Bangkok, Thailand tahun 2017.***ERICK ARHADITA
