Jakarta, maritim
LANGKAH-langkah besar Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam menata industri hasil laut di negeri ini, tampaknya masih mendapat penilaian bias dari berbagai fihak. Setelah beberapa saat lalu, salah seorang calon Wakil Presiden pada Pilpres mendatang menyebut kebijakan Men KP belum mampu meningkatkan hasil perikanan, kini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerjasama untuk perkuat perikanan budi daya, agar dapat penuhi kebutuhan pasar domestik dan global.
Food & Agricultural Organization (FAO) sebagai bagian dari PBB memprediksi pasar seafood dunia pada tahun 2024 akan mencapai 240 juta ton, dengan 160 juta ton di antaranya berasal dari perikanan budidaya. Sementara itu, KKP menargetkan produksi perikanan naik hingga 20% per tahun. Adapun pada 2017, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 6,8 juta ton, dan produksi perikanan budidaya sebesar 16,1 juta ton dengan rincian 5,65 juta ton ikan dan 10,45 juta ton rumput Iaut.
TERkait hal tersebut, Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan & Perikanan Yugi Prayanto dalam forum diskusi di Bappenas mengatakan bahwa potensi perikanan budidaya sangat besar dan nilai produknya juga lebih tinggi. Jelasnya pekanb lalu: “Kami harap Indonesia mulai perkuat perikanan budidaya modern, dengan pengembangan yang harus didukung payung hukum tata ruang serta riset dan pengembangan yang mumpuni”.
Selain itu, akademisi juga perlu tingkatkan kerja sama dengan mitra industri. Menurutnya, dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, akan dapat menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan. Tambahnya: “Tentu kalangan industri perikanan harus siap membuka lebar-Iebar pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh berbagai pusat riset”.
Selain budi daya, Kadin juga menyoroti produksi perikanan tangkap yang masih menemui beberapa tantangan. Antara lain perpanjangan izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) masih terhambat, karena belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem OSS. Imbuh Yugi: “Pemerintah harus pertimbangkan upaya mengembangkan armada perikanan tangkap dengan kapal yang mampu beroperasi di laut lepas memanfaatkan potensi sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif, hingga diharap alan dapat menunjang kebutuhan rantai pasok industri perikanan.
Lebih jauihg dikatakan, industri kelautan dan perikanan nasional perlu ditingkatkan lebih siap menghadapi era revolusi industri 4.0 melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Ungkap Yugi: “Kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan perlu terus didorong, penerapan teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan. Yang kami harapkan juga sekarang ini adalah peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis”.
Memungkasi pendapatnya, Yugi mengatakan pemerintah perlu menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan Iogistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan lingkungan hidup dalam Rancangan RPJMN 2020-2024.***MRT/2701
