MAKASSAR – MARITIM : Sejumlah mega proyek yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Prov Sulsel), saat ini terus dikebut perampungannya. Salah satunya, proyek jalur Kereta Api Trans Sulawesi (KATS) yang akan jadi moda transportasi massal ini rencananya akan diuji coba Juli mendatang. Mengacu data Balai Perkeretaapian, proyek tahap I pada lintas Makassar-Parepare, hampir selesaikan mainline track sepanjang 42,8 km di Kabupaten Barru.
Arinova G. Utama Kepala Divisi monitoring IT & Komunikasi Publik Perkeretaapian, jelaskan ainline track yang dalam proses perampungan itu tepatnya berada di Desa Pancana hingga Desa Palanro Kabupaten Barru. Ungkapnya [ekan lalu: “Untuk mainline track dari target 44 km yang terus kami kerjakan, kami optimistis akan segera selesai.”.
Sejalan dengan progres yang telah dicapai, ditargetkan pada pertengahan 2019, prasarana badan jalan KATS siap dioperasikan. Sesuai rencana, pengujian jalur akan dilakukan pada Juli-Agustus 2019. Optimisme itu sesuai dengan perampungan segmen di Kabupaten Barru yang hampir mencapai 100%.
Adapun pada tahap I dan II di jalur Barru-Parepare pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Secara total panjang rel kereta api yang akan dirampungkan sepanjang 110 km. Selanjutnya, pembangunan jalur Pangkep-Maros juga akan kembali dikebut. Diakui, untuk jalur Pangkep-Maros belum ada progres yang signifikan. Jelasnya: “Di jalur Kabupaten Pangkep-Maros memang masih 0%, karena masih pada tahapan lelang barang dan jasa. Jadi hingga saat ini sama sekali belum tersentuh oleh proses pembangunan. Kendala lain, masih terletak pada pembebasan lahan. Masalah tanah memang memang tak pernah jadi perkara mudah. Karenanya, Balai Perkeretaapian masih terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk diharap adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat”.
Meski begitu, menurut Arinova dalam tahap pembebasan lahan di jalur Pangkep-Maros saat ini sudah masuk tim appraisal. Ia menyebut anggaran pembebasan lahan di kedua wilayah itu, sudah dianggarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Imbuhnya: “Bila
tak ada kendala di lapangan dan berkas administrasi lengkap, pembayaran ganti kelayakan lahan akan dapat mulai pada pertengahan 2019”.
Pemerintah sepertinya memang ingin segera memanfaatkan KA Trans Sulawesi. Belum lagi tuntas tahap I mega proyek itu, pemerintah pusat sudah merancang model pemanfaatan KA Trans Sulawesi, berupa kawasan industri di beberapa titik jalur kereta api yang melintasi Makassar-Parepare. Hal itu sebelumnnya disampaikan Menteri Perencana Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.
Terkait hal tersebut, Menteri PPN katakan, pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan Industri baru yang potensial di beberapa titik proyek yang mulai dibangun sejak 2015. Ungkapnya beberapa waktu lalu: “Kereta Api Trans Sulawesi ini nantinya, tidak hanya mengangkut orang saja, tetapi juga barang. Jadi, di beberapa titik jalur Kereta Api Makassar -Parepare dapat jadi koridor baru kawasan industri di Sulsel”.
Menindaklanjuti kawasan industri itu, dalam pengembangannya Menteri PPN akan lebih agresif mencari investor. Bambang mengaku optimistis bahwa sejumlah investor akan tertarik untuk menggarap proyek tersebut, karena kedepan kawasan industri itu akan lebih dimudahkan dengan adanya transportasi pengangkutan barang. Sebagai gambaran kawasan industri tersebut akan dibangun pabrik. Namun kebijakan itu akan tetap diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
Pungkas Mwenteri PPN: “Sudah jadi komitmen pemerintah, kami akan terus mendorong pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, antara lain dengan cara memfasilitasi membuka sistem kerja sama badan usaha”. (Erick Arhadita)
