MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2017 kepada para pejabat eselon 1 di Gedung Mina Bahari 1, Jakarta, Kamis (8/12).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, KKP mendapat alokasi dana sebesar Rp 9,27 triliun. Angka ini turun Rp 4,53 triliun dibanding anggaran tahun 2016 sebesar Rp 13,8 triliun.
Pada kesempatan itu Susi menekankan, penggunaan anggaran dengan alokasi yang tepat dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pelambatan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut Susi, ekonomi dunia diprediksi tidak membaik pada 2017. Bahkan, ekonom Indonesia beberapa kali bicara bahwa 2017 akan lebih sulit untuk Indonesia.
“Masyarakat perlu dibantu agar dapat keluar dari pelambanan ekonomi. Dengan apa? Dengan stimulus dan bantuan yang kita punya. DIPA dapat digunakan sebagai trigger (pemacu) kegiatan ekonomi masyarakat,” ungkap Susi.
Dalam arahannya, Susi mengaku bangga atas kinerja seluruh jajaran KKP dalam dua tahun terakhir. Kerja keras tersebut membuat KKP meraih prestasi dan popularitasnya ‘paling top’ dibanding kementerian/lembaga lain.
“Prestasi KKP, popularitas KKP, dari menterinya sampai departemennya, top, paling top. Kita sudah meraih beberapa insentif dan penghargaan dari Menkeu, dari Presiden. Secara akreditasi kita dapatkan itu,” ujarnya bangga.
Namun, Susi juga mengingatkan jajarannya untuk selalu bekerja dengan nurani, terutama terkait dengan pemanfaatan anggaran KKP yang merupakan tanggung jawab KKP terhadap negara.
Ia mengimbau para pegawai KKP tetap bekerja dengan jujur dan hati nurani yang bersih. “Anda adalah yang terbaik dari yang lain-lain. Anda bisa memimpin, mengarahkan, dan bisa mengomando serta membetulkan kesalahan-kesalahan yang ada pada saat penggunaan anggaran ini,” tegasnya.
Pada 2017, KKP sepakat memangkas kegiatan-kegiatan rapat dan seminar yang tidak terlalu penting. Tapi mengutamakan kegiatan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Susi mengungkapkan bahwa masyarakat adalah stakeholder terbesar yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab KKP untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Di penghujung arahannya, Susi mengharapkan para pegawai KKP dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diamanahkan negara kepada KKP. Ia pun berharap, KKP dapat mengelola anggaran dengan alokasi yang tepat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. [Nanang S Sukarya]
