Medan, Maritim
Program Pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri merupakan salah satu isu prioritas nasional. Karena program vokasi penting untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Apalagi, di era persaingan global saat ini, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama untuk bersaing dan memenangkan kompetisi.
Untuk mendekatkan tujuan suci penyediaan tenaga kerja trampil yang siap pakai bagi kebutuhan dunia usaha di Indonesia tersebut, pemerintah mempolakan setiap kali peluncuran program pendidikan vokasi dilaksanakan di kawasan industri, sehingga sejak dini tenaga kerja yang sedang disiapkan tersebut sudah akrab dengan lingkungan kerja di pabrik. Seperti pada peluncuran program pendidikan vokasi tahap keempat ini, yang dilakukan di Medan Sugar Industri, Kawasan Industri Medan (KIM) II, melibatkan sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK.
KIM II adalah sebuah kawasan industri milik BUMN yang bergerak pada jasa pengelolaan kawasan industri. Berdiri sejak 7 Oktober 1988 dengan komposisi pemegang saham 60% Republik Indonesia, 30% Provinsi Sumatera Utara dan 10% kota Medan. Dengan luas lahan 514 hektare, KIM II di bagi menjadi dua wilayah, KIM Tahap 1 dan KIM Tahap II.
Peluncuran program pendidikan vokasi dalam rangka membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, kali ini wilayah Sumatera bagian utara terpilih sebagai lokasi tahap keempat. Yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
“Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 108 perusahaan industri dengan 226 SMK di wilayah Sumatera bagian utara,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, pada ‘Peluncuran Program Pendidikan Vokasi’ di Medan, Sumatera Utara, kemarin.
Dengan perincian, Provinsi Aceh melibatkan 3 perusahaan dan 9 SMK, Sumatera Utara 55 perusahaan dan 117 SMK, Sumatera Barat 7 perusahaan dan 20 SMK, Riau 6 perusahaan dan 39 SMK serta Kepulauan Riau sebanyak 37 perusahaan dan 41 SMK.
Sebelumnya, pada tahap I untuk wilayah Jawa Timur, Kemenperin melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK yang diresmikan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Tahap II, untuk wilayah Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan dan 392 SMK yang diresmikan Menperin Airlangga Hartarto dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Semarang. Tahap III untuk wilayah Jawa Barat melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK diresmikan langsung Presiden Joko Widodo di Bekasi. Jadi, hingga saat ini total perusahaan yang terlibat sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK.
Kemenperin menargetkan, sampai 2019 sebanyak 1.775 SMK akan dibina dan dikerjasamakan, dengan perusahaan industri. Yang diperkiraan dapat menghasilkan jumlah lulusan tersertifikasi mencapai 845 ribu orang. Untuk itu, setelah wilayah Sumatera bagian utara ini, peluncuran berikutnya akan dilanjutkan secara bertahap ke provinsi DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian selatan. Meliputi Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
Peluncuran di Medan ini diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Darmin mengatakan, pihaknya mengapresiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri yang diinisiasi oleh Kemenperin.
“Upaya ini perlu menjadi program yang berkelanjutan dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenperin agar terus memperluas akses bagi industri untuk memberikan pelatihan praktik, belajar kerja dan bantuan yang lebih konkrit kepada SMK-SMK di sekitarnya. Yang paling penting lagi, saat ini di SMK tidak perlu lagi banyak teori, tapi harus fokus pada ketrampilan,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemenperin, kata Airlangga, beberapa permasalahan yang ditemui pada SMK di Tanah Air masih ada. Di antaranya, kurikulum pendidikan yang digunakan masih bersifat broad-based (berbasis luas), sehingga belum mengakomodasi kebutuhan dunia industri. Karena perusahaan-perusahaan saat ini ingin memiliki tenaga kerja yang kompetensinya lebih spesialis.
Kendala lainnya, peralatan praktikum di SMK kurang memadai dari segi jumlah dan teknologinya sangat tertinggal dari industri. Bahkan, jumlah guru bidang studi produktif masih sangat terbatas, hanya 22 persen dari jumlah guru SMK dan kurang memiliki pengalaman dalam hal praktik di industri.
Karena itu, sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri di Pulau Jawa, telah dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian atau jurusan yang terkait industri. Yaitu memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri ke dalam mata pelajaran yang ada di SMK.
Selanjutnya, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 25 program keahlian, dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. Sedangkan modul untuk 9 program keahlian tambahan dari SMK di Jawa Barat sedang dalam proses penyusunan.
Untuk penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah merealokasi anggaran tahun ini sebesar Rp40 miliar, yang ditujukan bagi 70 SMK. Dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp500 juta per SMK. Tahun depan juga telah diusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp828 miliar. Berupa bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru dan sertifikasi lulusan.
Khusus untuk peningkatan kompetensi guru produktif, Kemenperin telah menyepakati kerja sama dengan ITE Singapura dan Taiwan, berupa pelatihan dan magang guru SMK di bidang Teknik Permesinan. Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools. Sebanyak 200 orang akan dilatih tahun 2018. Selain itu, Kemenperin juga akan memfasilitasi penyediaan silver expert dan pemagangan guru produktif pada industri. (M Raya Tuah)
