JAKARTA, MARITIM.
Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan aplikasi pengantar kerja berbasis online. Peluncuran aplikasi yang dapat diakses melalui web: e- pengantarkerja.kemnaker.go.id. ini diyakini dapat menekan angka pengangguran.
Melalui sistem online ini akan banyak masyarakat yang terbantu, sehingga mempercepat penurunan angka pengangguran. “Kita harus kompetitif dan inovatif dalam melayani masyarakat. Kita terus perbaiki platform informasi ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari pekerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri pada Workshop Nasional Jabatan Pengantar Kerja tahun 2018 di Jakarta, Selasa (8/5).
Menaker mengatakan, peran pengantar kerja sangat penting untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan di dalam dan luar negeri. Hal ini akan berdampak pada pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
“Pelayanan pengantar kerja harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, pola pikir dan cara kerja kita harus berubah,” katanya.
Sebagai pegawai fungsional, menurut Hanif, salah satu tugas pengantar kerja adalah membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, membuat perencanaan tenaga kerja di daerah, serta membimbing angkatan kerja agar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilannya.
Saat ini jumlah pegawai pengantar kerja tercatat 364 orang, dan 36 orang di antaranya bertugas di Kantor Pusat Kemnaker. Sebagian besar tersebar di 24 dinas tenaga kerja provinsi dan 80 kabupaten/kota.
Untuk menurunkan pengangguran, kata Hanif, pemerintah juga menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) melalui balai-balai latihan kerja supaya siap masuk dunia kerja. “Tenaga kerja yang kompeten disiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan berbagai bidang, seperti di sektor infrastruktur, informatika dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, guna membuka lapangan kerja, tambah Hanif, pemerintah terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan melibatkan dunia usaha dan serikat pekerja.
“Iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri perlu ditingkatkan, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi,” ujar Menaker.
Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk Indonesia pada 2014 tercatat Rp 463,1 triliun. Sampai akhir 2017 investasi yang masuk sebesar Rp 692,9 triliun, atau meningkat Rp 229,8 triliun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen menurun jadi 5,13 persen pada Februari 2018. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 140.000 orang.
“Pemerintah terus berupaya menyiapkan calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar dan membuka lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi,” pungkas Hanif. ** Purwanto.
