Surabaya, Maritim
BERDASAR oenugasan kepada Kementerian Perhubuingan, pemerintah RI mengundang fihak Kerajaan Jepang, untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan bandara-bandara di Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono dalam Pertemuan 9th Vice-Ministerial Level Meeting (VMLM9) Indonesia-Japan di Surabaya, pekan lalu.
Dalam pembahasan sub sektor transportasi udara pada sesi plenary, Sekjen Kemenhub menyebutkan, guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang, Indonesia tengah melakukan peningkatan kapasitas terhadap beberapa bandara di kota-kota besar Indonesia. Ungkap Gjoko: “Untuk itu kami membuka peluang adanya kerja sama antarpemerintah (G to G), Pemerintah-Swasta (G to B) atau Bisnis to Bisnis (B to B) dalam partisipasi mendukung pembangunan dan pengembangan bandara”.
Ministry of Land, Transport, Infratructure and Tourism, (Menteri Pertanahan, Transportasi, Infdrastruktur dan Pariwisata) Kerjaan Jepang Mr. Yasuhiro Shinohara berterimakasih atas sambutan Pemerintah Indonesia dan juga menyampaikan turut berduka cita atas musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini mereka berkeinginan untuk membantu pemulihan infrastuktur transportasi yang mengalami kerusakan.
“Indonesia dan Jepang memiliki kondisi yang sama yaitu negara kepulauan denghan banyak gunung berapi aktif yang sering mengakibatkan gempa, hingga kerja sama kedua negara ini sangat penting untuk saling berbagi bertukar informasi. Kami bergarap agar pertemuan ini dapat menghasilkan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ke arah yang lebih baik” ujar Shinohara-san.
Terkait itu, Hasan Bashory Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara, mewakili Direktur Bandar Udara Pramintohadi Sukarno, menjelaskan kebijakan penyelenggaraan bandara di Indonesia. Dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 265 bandara yang pengelolaannya dilakukan pemerintah, Badan Usaha Bandar Udara (BUMN) serta swasta).
Dalam hal penyelenggaraan bandara, Indonesia menyambut investor dari Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan bandar udara di Indonesia dalam bentuk kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau dikenal sebagai PPP. Ujarnya: “Pembiayaan melalui PPP diharap dapat mempercepat program peningkatan kapasitas di bandara untuk dibangun tanpa bergantung ketersediaan APBN”.
Dengan peluang investasi dalam penyelenggaraan bandara di Indonesia Hasan Bashory juga memaparkan kondisi terkini Bandara Mutiara Palu, pasca terjadinya gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Saat ini Bandara Mutiara SIS Al Jufri telah beroperasi normal dengan panjang Runway 2.250X45, namun pada arah threshold RW 33 terdapat retakan sepanjang 250 meter dan saat ini sedang dalam proses penelitian terkait kondisi tanah dan ground improvement di sana. Imbuhnya: “Karenanya, diharap pemerintah Jepang dapat sharing experience terkait layanan penerbangan pasca bencana”.
Menanggapi hal itu, Shinohara menyampaikan bahwa pihaknya akan menginformasikan dan mengkoordinasikan hal tersebut lebih lanjut dengan pihak terkait di Jepang, untuk dapat ambil peran dalam pembangunan maupub pengembangan bandar udara utamanya dalam pemulihan bandara Mutiara Palu. Detil program-program yang dapat dikerjasamakan antara kedua pihak akan didiskusikan pada sesi Working Group.***ERICK ARHADITA
