JAKARTA, MARITIM. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam tahun 2019 menargetkan akan memberikan pelatihan kepada 526.189 pencari kerja dengan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun. Anggaran pelatihan ini bertambah Rp 1,9 triliun, atau meningkat 80% dibanding anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,2 triliun.
“Jumlah peserta pelatihan meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2018 sebanyak 260.000 orang. Untuk tahun 2020 bisa lebih besar lagi,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, dalam wawancara khusus dengan Maritim di ruang kerjanya Selasa (12/12).
Dikatakan, pelatihan kerja ini akan dilakukan di seluruh BLK (Balai Latihan Kerja), baik BLK yang dikelola Kemnaker atau UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) maupun yang dikelola Pemda atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Pelatihan juga dilakukan melalui pemagangan di dalam dan luar negeri, termasuk pemagangan mandiri yang dilakukan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan di dalam negeri.
Pelatihan untuk berbagai jenis kejuruan sesuai kebutuhan dunia kerja, misalnya industri, perbankan, pariwisata, teknologi informasi, pertanian dan sebagainya. Pelatihan juga diselenggarakan bagi peserta yang ingin menjadi wirausaha.
Menurut Dirjen, dari total 526.189 orang yang akan dilatih itu sebagian besar (215.344) akan dilatih di BLK milik pusat maupun daerah. Kemudian pemagangan di dalam dan luar negeri 210.000, pelatihan masyarakat 62.000 dan pelatihan kewirausahaan/produktivitas 38.845 orang.
Untuk mengikuti pelatihan di BLK seluruh Indonesia tidak lagi mempersyaratkan umur dan pendidikan. Ketentuan yang diberlakukan Menaker sejak tahun 2017 itu dimaksudkan untuk mempermudah akses pelatihan di BLK, sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.
“Semua warga negara berhak ikut pelatihan di BLK. Baik yang berpendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maupun yang sudah berumur karena terkena PHK tapi ingin bekerja lagi,” ujar Satrio.
Dibiayai Kemnaker
Lebih jauh dikatakan, mulai 2019 semua jenis pelatihan dibiayai oleh Kemnaker. Sedangkan anggaran Pemda yang selama ini untuk biayai pelatihan perpaket sesuai kebutuhan daerah setempat, dialihkan untuk membiayai sarana pendukung. Baik untuk memperbaiki infrastruktur, misalnya renovasi gedung dan ruang kelas yang rusak, maupun sarana dan prasarana pelatihan lainnya.
Dalam memacu pelatihan kerja ini, Dirjen Binalattas mengakui ada kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya instruktur. Seluruh BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, idealnya terdapat 8.000 instruktur, tapi yang ada hanya 3.000 orang.
“Untuk tahun ini kita mengajukan tambahan 3.000, tapi yang disetujui Menpan & Reformasi Birokrasi hanya 125 orang,” ujarnya.
Solusinya, pihaknya harus menggandeng sejumlah instruktur dari perusahaan dan swasta lainnya. Namun mereka harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan pendidikan khusus selama 2 tahun.
Di sisi lain, Bambang Satrio Lelono mengungkapkan mulai tahun depan (2019) Kemnaker akan mengembangkan sistem pelatihan secara online. Baik untuk pelatihan (e-training), standarisasi (e-standarisasi) dan kompetensi (e-kompetensi). Sebagai percontohan, tahap pertama sistem online akan dilakukan di BLK yang dikelola Kemnaker.
Satrio belum menyebut skill apa saja yang akan dilakukan secara online tersebut. Namun dia yakin pelatihan dengan sistem baru ini akan mempermudah peserta menguasai skill yang dipelajari, Diharapkan waktu pelatihan akan bisa dipersingkat, sehingga nantinya akan lebih banyak peserta yang bisa mengikuti pelatihan. (Purwanto.)
