JAKARTA – MARITIM : Dalam rangka membangun SDM berkualitas dan kompeten, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin pada 2020-2024 akan focus mengakselerasi tiga program prioritas, yakni mendirikan 175 politeknik baru di Kawasan Industri (KI). Penguatan 2.612 SMK yang link and match dengan industry serta melakukan diklat berbasis kompetensi bagi 1.587.500 tenaga kerja.
“Sebanyak 175 politeknik baru itu merupakan usulan kami dari rencana 500 yang akan dibangun oleh pemerintah di seluruh Indonesia.Yang mana untuk membangun satu politeknik beserta kelengkapan dan peralatannya menghabiskan anggaran sebesar Rp 206 miliar,” kata Tenaga Ahli Kemenperin Bidang Pengembangan Pendidian Kejuruan dan Vokasi Industri, Mujiyono, saat berbincang dengan wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Program revitalisasi vokasi industry itu, menurutnya, nanti di setiap KI akan dilengkapi politeknik baru. Di mana saat ini di seluruh Indonesia terdapat 133 KI.Adapun kriterianya, KI itu sudah beroperasi, memiliki tenant minimal berjumlah 25 perusahaan industri, kebutuhan tenagakerjanya minimal 500 orang per tahun dan belum tersedia politeknik di sekitar KI tersebut. Kemudian ada komitmen / dukungan dari perusahaan industri, asosiasi dan pengelola KI.
“Nanti dari 133 KI itu kami seleksi lagi jadi dibangun hanya 100 saja. Sedangkan 75 politeknik lainnya didorong dikerjakan sendiri oleh perusahaan industri. Tapi Kemenperin tetap memberikan fasilitasi non fisiknya berupa penyediaan dokumen, modul, kurikulum, dosen dan lain sebagainya,” urai Mujiyono.
Di sini syarat yang ditentukan, perseroan itu tergolong perusahaan besar/holding/tbk, minimal punya 5.000 tenaga kerja serta memiliki beberapa unit bisnis/usaha/anak perusahaan. Contohnya, perusahaan Sinar Mas, Wilmar Internasional, PT Gunung Garuda dan lain-lain.
Program prioritas kedua, adalah revitalisasi pengembangan link and match 2.612 SMK dengan 855 perusahaan industry dan 4.822 prodi yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. Yakni, restrukturisasi prodi SMK (maksimal lima kompetensi keahlian per SMK dan disesuaikan dengan kebutuhan industri). Implementasi kurikulum serta modul hasil penyelarasan industry pada 36 kompetensi keahlian yang sudah dilengkapi SKKNI bidang industri.
Kemudian peningkatan kompetensi guru produktif melalui pelatihan dan magang industry bagi 20.800 guru. Bantuan peralatan praktek minimal pada 4.822 prodi SMK. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industry bagi 720 silver expert pada 20 provinsi masing-masing 36 silver expert @ Rp10 juta/orang/bulan. Lalu memfasilitasi infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP, Asesor) bagi 2.600 SMK (520 SMK per tahun @ Rp10 juta).
“Revitalisasi ini penting kami lakukan untuk menghindari kesan seremonial di masyarakat. Tapi menurut hasil monevItjen Kemenperin, program ini sejak diluncurkan sampai sekarang sudah berjalan 64,7%, sehingga mampu menurunkan jumlah pengangguran di SMK jadi 8,3% dari sebelumnya 9,3%,” ungkap Mujiyono.
Lalu program prioritas ketiga yang digenjot, adalah diklat industry berbasis kompetensi, selama lima tahun bagi 1.587.500 orang. Dimana pada 2020 akan direkrut 317.500 orang untuk di tempatkan bekerja di industri. Terdiri dari 100.000 calon tenaga kerja industri dan penyandang disabilitas mengikuti diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja).
Kartu Pra Kerja untuk melatih 100.000 calon tenaga kerja Indonesia di seluruh industri. Retraining/reskilling/upskilling 10.000 tenaga kerja industri, sertifikasi kompetensi 100.000 tenaga kerja industry serta program pendidikan vokasi D1 dan D2 berbasis kompetensi bagi 7.500 siswa.
“Sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di industri sangat banyak, tapi lulusan SMK banyak yang belum siap bekerja di industri, karena mereka tidak memiliki skill yang cukup sesuai permintaan industri. Makanya sebagai solusi kami memfasilitasi mereka dengan menjembatani lewat training-training seperti ini,” ujar Mujiyono mengakhiri percakapan. (M Raya Tuah)
