DENPASAR BALI – MARITIM : Selaku pengelola proyek bandar udara (Bandara) di Kabupaten Buleleng Bali Utara, PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari), berusaha untuk mendorong percepatan realisasi infrastruktur tersebut, sesuai dengan janji Gubernur Bali Wayan Koster saat berkampanye dalam Pilgub Bali 2018. Komang Roli, Presiden Direktur (Presdir) PT Pembari mengatakan di tengah wacana mempersiapkan pembangunan infrastruktur jalan tol dan shortcut untuk keberadaan bandara Bali Utara, nantinya sambil menunggu keluarnya ijin penetapan lokasi (penlok), pihaknya mendorong upaya untuk tetap membangun bandara lebih dahulu atau keduanya dibangun secara simultan.
Bukan tanpa alasan, dikatakan keberadaan bandara Bali Utara nantinya akan memberi tujuan adanya kepentingan yang utama dalam pembangunan infrastruktur tol dan shortcut Mengwitani-Singaraja.
Disamping itu urgensi pembangunan bandara Bali Utara sudah sedemikian perlu mengingat kapasitas penerbangan di bandara Ngurah Rai yang sudah overload dengan melayani 72.000 penerbangan selama setahun.
Bahkan, dengan isu bencana alam, yakni potensi tsunami di wilayah selatan Jawa dan Gunung Agung yang rawan erupsi, Roli mengungkapkan sebenarnya menjadi pertanda adanya urgensi bandara alternatif di Bali Utara yang harus segera terealisasi. jelasnya belum lama ini kepada komunitas pegiat media sosial (medsos), The Netizen Badung “Bandara Ngurah Rai yang hanya mempunyai 1 runway dan dengan kapasitas yang tidak cukup untuk pesawat yang besar dan berbadan lebar, serta gangguan alam lainnya yang berpotensi di wilayah selatan juga karena angin material erupsi Gunung Agung yang kerap mengganggu penerbangan, keberadaan bandara Bali Utara mempunyai posisi yang relatif aman”.
Selaku pemegang hak untuk pengelola bandara Bali Utara, PT Pembari juga mempunyai kepentingan agar keberadaan bandara tersebut juga segera memberikan pemerataan kesejahteraan bagi kabupaten di Bali Utara khususnya Buleleng dan sekitarnya seperti Karangasem dan Jembrana.
Kata Roli pula: “Pariwisata Bali di wilayah selatan telah mencapai titik jenuh bagi wisatawan, sementara di Bali Utara banyak destinasi wisata lainnya yang dapat menjadi alternatif”.
Finalisasi Infrastruktur
Sementara itu, di sela rapat koordinasi di bandara Ngurah Rai Bali (26/07/2019), Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan menyatakan realisasi pembangunan bandara Bali Utara masih tunggu finalisasi proyek infrastruktur jalur selatan-utara apakah akan dibangun berupa jalan tol, kereta api atau jalur bypass oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU). Ujar Menhub: “Yang berhubungan dengan Bandara Bali utara kita bahas berkaitan dengan prosedur saja, tetapi kami sepakat akan membahas itu pada saat finalisasi jalur selatan utara”.
Menhub menepis anggapan realisasi bandara Bali utara mundur dari target karena yang jadi prioritas lebih dulu adalah adanya kesepakatan pembangunan infrastruktur utama. Ujarnya:
“Tidak mungkin kita membangun bandara Bali utara tanpa ada infrastruktur utama”.
Imbuh Menhub, pada nantinya, pembangunan bandara Bali Utara tergantung dari proses pengerjaan proyek infrastruktur karena ia beranggapan pengerjaan bandara diprediksi bisa diselesaikan dalam waktu 2 hingga maksimal 3 tahun. Sedangkan pengerjaan infrastruktur masih membutuhkan waktu karena biasanya terkendala pembebasan lahan.
Memungkasi penjelasan kepada awak media termasuk maritim.com, Menteri berucap: “Saast inui kami masih menunggu proposal dari Kemen PU. Sedang lokasi pembangunannya, sampai saat ini belum ada perubahan, yaitu di desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, di sebelah timur kota Singaraja”. (Adit/Dps/Maritim)
