JAKARTA, MARITIM: Pelaku usaha bidang kemaritiman sektor pelayaran mengingatkan pemerintahan Joko Widodo agar tak semata hanya fokus pada pembangunan SDM di periode kepemimpinan keduanya itu, seperti slogan yang selalu digaungkan ke masyarakat. Sektor pelayaran masih banyak “PR” yang perlu mendapatkan perhatian dan langkah riil.
Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipping Agencies), Carmelita Hartoto kepada pers di kantornya hari ini (Kamis, 10/10) mengatakan, “pekerjaan rumah” (PR) yang masih perlu digarap antara lain soal skema pembiyaan pengadaan kapal yang saat ini masih dinilai belum berpihak ke industri kemaritiman sebagai jembatan pertumbuhan perekonomian.
“Saat ini untuk membeli kapal dengan dana bank, bunganya masih disamakan dengan investasi lain, yakni di atas 10 % dengan tenor waktu relatif pendek yakni 5 sampai 7 tahun.Padahal di negara lain bunga bank untuk sektor ini sekitar 2% dengan tenor waktu lama antara 10 sampai 12 tahun,” kata Carmelita Hartoto.
Contoh lain, lanjut Carmelita, soal pembelian BBM. Di Indonesia pembelian BBM pelayaran dikenakan pajak 10%, padahal ini tidak ada di negara lain. Sehingga kondisi di atas menjadi pemicu bagi pelayaran nasional kalah bersaing dan berdampak pada biaya logistik.
Masalah lainnya yang perlu ditangani pemerintah adalah soal belum jelasnya coast guard. Masalah ini di lapangan menjadi persoalan bagi kapal karena masih banyaknya aparat di laut yang mengklaim masing-masing punya kewenangan terhadap pemeriksaan kapal.
“Menurut kami, Coast Guard harus menjadi lembaga yang lebih kuat dan langsung di bawah Presiden,” jelas Carmelita Hartoto.
(A.Hbb)
