JAKARTA – MARITIM : Dalam rapat terbatas membahas program dan kegiatan bidang kemaritiman dan investasi, Rabu (30/10/2019), Presiden RI Joko Widodo menyatakan kecurigaannya terhadap adanya monopoli pengiriman barang melalui tol laut oleh perusahaan swasta. Rapat itu diikuti oleh sejumlah menteri antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan lainnya.
Pada kesempatan itu, semula Presiden bercerita mengenai program tol laut yang menurut Presiden cukup diapresiasi oleh masyarakat dan kepala daerah seperti bupati dan gubernur. Tol laut, menurut Presiden, dapat menurunkan harga barang sekitar 20 -30%, karenanya tingkat inflasi juga mengalami penurunan hingga separuh.
Oleh sebab itu, masyarakat dan kepala daerah berharap rute dan frekuensi tol laut dapat ditambah. Namun menurut Presiden, belakangan ini masih ada keluhan mengenai program tol laut. Ungkap Presiden Jokowi: “Tetapi akhir-akhir ini pelbagai rute yang ada, termasuk barang-barang yang diangkut, dikuasai oleh swasta tertentu, hingga harga barang di daerah itu ditentukan oleh perusahaan pelaku monopoli. Sampai saat ini, saya belum mendapat kejelasan menganai siapa fihak swastanya yang menjadi pelakunya. Tolong, hal ini dikejar dan diselesaikan. Saya nggak tahu apa perlu intervensi Menteri BUMN untuk lakukan ini”.
Imbuh Presiden Jokowi, paling tidak, harus terjadi kompetisi dalam pengiriman barang tersebut. Perusahaan swasta tersebut membutuhkan kompetitor. Imbuh Presiden Jokowi: “Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik, agar harga barang mejadi turun. Tetapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan, maka munculnya beda lagi. Hal inini yang tak kita kehendaki. Karenaitu, kita beri fasilitas kepada mereka”.
Ketergantungan BBM Impor
Selain masalah tol Laut, da;am rapat itu Presiden Jokowi menyatakan keinginanannya agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang memberi dampak sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo minta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lebih fokus ke sejumlah hal. Utamanya dalam menyiapkan program terobosan guna menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.
“Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus dapat kita lakukan. Dalam saat yang sama, kita juga harus mampu mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor tertentu, khususnya impor BBM yang memberi dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita,” tegas Presiden.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menekankan kembali mengenai peningkatan produksi minyak dalam negeri, sehingga implementasi energi baru terbarukan harus dipercepat, terutama percepatan program B20, B30, B50 hingga menjadi B100.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga minta para menteri untuk terus berupaya dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang sekarang masih berada di peringkat 73. Memungkasi penjelasan Presiden Jokowi berucap: “Kemudahan berusaha perlu ditingkatkan supaya kepercayaan internasional dan kepercayaan dalam negeri kian meningkat jadi jauh lebih baik”. (Erick Arhadita)
