JAKARTA – MARITIM : Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Logisik Indonesia (ALI), menilai tuduhan pemerintah tentang adanya fihak swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas Tol Laut, menunjukkan ada upaya mencari ‘kambing hitam’ guna menutupi kegagalan program tersebut. Zaldi Ilham Masita Ketua Umum ALI, menuturkan tol laut tidak diimplementasikan selama 5 tahun terakhir dengan baik sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pendekatan yang dipakai sama dengan kapal perintis yang sudah ada sejak masa orde baru. Jelasnya: “Tujuan program Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga, sama sekali belum dapat tercapai. Inflasi di daerah-daerah yang dilalui kapal-kapal tol laut, tak juga turun”.
Menurut penilaiannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan swasta sebagai kambing hitam kegagalan Tol Laut menunjukkan sistem yang banyak kelemahan, tetapi sejak awal oleh otoritas transportasi logistik tak diakui. Ujar Zaldi: “Dana Rp1 triliun lebih sejak program Tol Laut diluncurkan loma tahun lalu, terbuang percuma dan nasib yang sama akan terjadi juga dengan kapal-kapal Tol Laut yang dibuat oleh pemerintah dengan dana ratusan miliar”.
Zaldi menganalogikan, memberi subsidi pada pelayaran yang sebagian besar adalah BUMN untuk Tol Laut, ibarat menggarami air laut. Artinya, tak juga menurunkan disparitas harga dan dampaknya sangat jangka pendek. Apalagi tak ada alat kontrol dalam jalankan subsidi Tol Laut. Dia mengaku heran setelah berjalan 5 tahun, pemerintah baru dadari kelemahan program yang dijalankan. Jelasnya: “Tidak ada aturan yang dilanggar oleh pemakai jasa tol laut dalam hal ini pihak swasta, aturan perdagangan secara umum yang berlaku dan dimana ada harga murah pasti akan membuat banyak pihak memakai fasilitas tersebut”.
Seharusnya, terang Zaldi, pihak penyedia subsidi yang harus mengatur dan mengontrol aktivitas perdagangan tersebut dan hal ini tidak dilakukan oleh Kemenhub selama 5 tahun tol laut berjalan. Pungkas Zaldi: “Lalu, kenapa baru sekarang “teriak-teriak” dan menuduh pihak swasta sebagai kambing hitam”. (Team)
