JAKARTA – MARITIM : Seperti halnya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan ada selisih pagu kebutuhan dan pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2020 yang mencapai Rp.6,9 triliun. Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menuturkan selisih itu diharap dapat diisi oleh investasi yang dilakukan oleh fihak swasta.
Ungkap Dirjen Hubdat lewat rilis media beberapa hari lalu: “Selisih pagu kebutuhan dengan pagu alokasi anggaran inilah yang berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha atau juga investor swasta”.
Menurut Dirjen, Kemenhub akan terus mendorong peran serta investasi BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan. Dirjen menilai bahwa upaya penambahan pembangunan infrastruktur yang lebih terfokus pada pengembangan transportasi darat berguna untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut merupakan rencana strategis Ditjen Perhubungan Darat pada 2020-2024, yakni dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan transportasi darat. Proyek itu seperti Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), revitalisasi Terminal Tipe A, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan.
Jelas Dirjen Hubdat pula: “Proyek kerja sama ini tidak lepas dari dorongan pemerintah untukrealisasikan program Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan serta untuk memastikan infrastruktur tetap dibangun walaupun dengan keterbatasan APBN”.
Pada saat ini, Ditjen Hubdat telah menggelar acara investor gathering dan kunjungan ke beberapa negara untuk menggaet calon investor yang tertarik terhadap aset milik Ditjen Perhubungan Darat. Urai Dirjen Hubdat: “Terdapat sebanyak 127 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, BPLJSKB, dan 3 Pelabuhan Penyeberangan yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama”.
Proyek KPBU untuk Terminal Tipe A rencananya akan dilakukan bagi wilayah Jawa Tengah, sementara 3 pelabuhan penyeberangan yang disebutkannya ada di wilayah Klademak, Batanta, dan Salawati yang ada di Provinsi Papua Barat. Imbuhnya: “Peran Ditjen Hubdat juga berguna untuk mendorong segi logistik karena 75% pergerakan sektor logistik menggunakan transportasi darat”. (Mrt/2701)
