JAKARTA – MARITIM : Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners’ Association/INSA) mengadukan soal penjaga laut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/12/2019) lalu. Dalam pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard.
Carmelita mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki tiga coast guard, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air.
Terkait hal tersebut, Carmelita berharap Presiden dapat menetapkan satu penegak hukum saja. Ujar Ketua Umum INSA yang akrab dengan sapaap Memey itu: “Tentunya kami sangat berharap agar KPLP dari Kementerian Perhubungan, dapat ditetapkan sebagai satu-satunya institusi di sektor pengamanan laut yang dipilih Presiden. Karena, dengan adanya satu garis komando operasional seperti itu, akan dapat mempersingkat pelaporan langsung kepada Presiden, hingga tak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum”.
Akibat panjangnya rantai komando seperti itu, sempat terjadi pada kasus mutakhir, yang menyangkut penahanan KM ‘Seaspan Fraser’ milik perusahaan pelayaran asal Kanada, Seaspan ULC. Kapal tersebut disewa oleh perusahaan pelayaran asal China, Cosco Shipping untuk layanan feeder Surabaya-Singapura, yang mengangkut 1.700 TEU’s petikemas berisi barang komoditas ekspor asal Jatim (maritim.com Selasa, 05/11/2019).
Ayu S. Rahayu, Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Manufaktur GPEI Jatim mengatakan: “Kuat dugaan jika kapal itu ditahan dengan alasan keamanan. Tetapi setelah hampir satu bulan ditahan di sekitar Kepulauan Riau, kami belum dapat informasi lagi baik dari pihak Cosco Shipping atau aparat berwenang”.
Peristiwa tersebut dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi Indonesia yang tengah menggenjot kinerja ekspor di tingkat global. Tak menutup kemungkinan pelaku usaha yang tersebar di penjuru dunia akhirnya enggan mengimpor barang-barang dari Indonesia sebab takut mengalami hal serupa.
Dari contoh kejadian di atas, Ketua INSA berpendapat bahwa dengan keberadaan lebih dari satu coast guard itu memberatkan pengusaha pelayaran. Armada milik pengusaha pelayaran Indonesia, menurutnya, sering diberhentikan di tengah laut oleh coast guard, hingga biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran jadi lebih besar. Ujar Memey: “Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tetapi perpanjangan lebih lama karena diberhentikan oleh coast guard”.
Carmelita menyatakan berbagai isu yang disampaikan oleh INSA itu langsung dapat respon dari Presiden. Menurutnya, Presiden akan menindaklanjuti berbagai laporan itu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Team Liputan)
