JAKARTA – MARITIM : Disebabkan oleh munculnya polemik yang terkait dengan wacana ekspor benih lobster, yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dengan Menteri KKP eksisting Edhy Prabowo, maka Presiden Joko Widodo segera angkat bicara, mengemukakan sikapnya.
Presiden menyatakan, dalam hal benur yang merupakan benih lobster tersebut, negara dan nelayan harus mendapat manfaat, disanping harus berbuat agar lingkungan tidak rusak. Ujar Presiden , Selasa (17/12/2019), di tengah kunjungannya ke Kalimantan Timur: “Nilai tambah ada di dalam negeri, dan ekspor atau tidak ekspor itu hitungannya dari situ”.
Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan saja, tetapi juga berpendangan berdasar aspek ekonomi. Presiden juga mengatakan, bahwa pemerintah tak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga tetap harus memelihara aspek lingkungan.
“Keseimbangan itu menjadi hal paling penting, dan bukannya hanya bilang jangan atau enggak. Keseimbangan itu yang harus diperhatikan. Jangan juga awur-awuran, semuanya akan dieskpor. Kalau cara berfikirnya dengan cara itu, sudah enggak bener” ujar Presiden.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikananb Edhy Prabowo, beberapa waktu lalu menyatakan ada kemungkinan pemerintah bakal membuka kembali keran ekspor benih lobster dengan kuota. Kebijakan itu diambil untuk meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak.
Namun rencana tersebut ternyata mendapat reaksi keras dari Susi Pudjhiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi menyatakan Indonesia akan rugi besar apabila keran ekspor benih lobster dibuka. Alasan yang jadi dasar pemikiran adalah: dengan mengekspor benur, hanya akandidapat sedikit devusa karena seekor benur hanya berharga sekitar Rp.120.000 per ekor. Sementara bila dijual kepasar internasional berupa lobster dewasa, tiap erkornya akan laku antara Rp.1,5 juta-Rp.2 juta. Lebih-lebih kalau itu berupa lobster jenis mutiara. (Team Liputan)
