JAKARTA – MARITIM : Penguatan industri mebel dan kerajinan nasional saat ini masih dihadapkan pada beberapa kendala. Akibatnya, daya saing industri ini selalu kalah dengan negara pesaing. Kendala itu di antaranya belum terjaminnya keberlangsungan supply bahan baku dan penunjang, desain dan inovasi produk serta peningkatan kemampuan produksi.
“Yang lain soal pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri mebel dan kerajinan nasional,” kata Sekjen Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, dari arena ‘Gathering Masyarakat Industri Mebel dan Kerajinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional HIMKI 2020, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, dalam rakernas ini dibahas berbagai permasalahan yang memperlemah daya saing industri mebel dan kerajinan nasional dan solusi yang harus dilaksanakan, sehingga industri padat karya ini dapat tumbuh sebagaimana mestinya.
Mengingat, industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa bagi negara, di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar.
HIMKI optimistis bahwa industri ini akan terus mengalami pertumbuhan. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan Regional ASEAN. Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang trampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh.
Namun demikian, masih adanya kebijakan kontra produktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Di antaranya masih ada sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.
Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar.
Sampai saat ini SVLK masih tetap berlaku untuk industri mebel dan kerajinan. Padahal pada Rapat Terbatas HIMKI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Oktober tahun lalu, Presiden hanya setuju pemberlakuan SVLK ini untuk industri hulu.
Untuk itu, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan yang tergabung di HIMKI terus meminta agar pemerintah segera menghapus SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. Penerapan kebijakan SVLK ini berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional. Padahal saat ini industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel internasional seperti Malaysia, Vietnam, China dan negara-negara produsen di kawasan Eropa dan Amerika.
Di samping itu, masih ada pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan. Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.
Jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional yang digagas HIMKI, maka rencana membuka keran ekspor log dan bahan baku rotan harus dicegah, karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan. Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. (Muhammad Raya)
