JAKARTA – MARITIM : Industri Karoseri mengaku sudah mengikuti regulasi dari pemerintah dalam pembuatan truk. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas truk obesitas atau zero over dimension over load (ODOL). Sekretaris Jenderal Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) T.Y Subagyo mengatakan selalu mematuhi aturan yang tercantum dalam dalam Peraturan Pemerintah No.55/2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan No.33/2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Ungkap Subagyo Selasa (18/02/2020). “Bagi karoseri itu adalah kebijakan angkutan bukan terkait dengan produksi karoseri. Industri karoseri tetap berlaku peraturan produksi sesuai dengan dimensi yang diatur dalam PP No.55/2012 dan Permenhub No.33/ 2018,” kata Subagyo kepada Bisnis, Selasa (18/02/2020).
Subagyo menyatakan penerapan zero ODOL berdampak positif terhadap industri karoseri. Menurut dia dengan penerapan zero ODOL, persaingan bisnis menjadi lebih terbuka dan transparan.Dijelaskan industri karoseri sudah siap untuk mengikuti aturan tersebut. Subagyo juga meyakinkan bahwa sudah banyak pengusaha karoseri yang menolak permintaan yang melanggar dimensi kendaraan. Tuturnya: “Ya, dampaknya positif. Industri karoseri melakukan produksi sesuai aturan sehingga persaingan bisnis menjadi lebih terbuka dan transparan,”
Terlebih menurut dia, karoseri tidak akan ikut berpolemik terkait dengan waktu penerapan zero ODOL ini seperti halnya industri makanan minuman, kaca, dan kertas. Dia juga menyambut positif penegakan zero ODOL ini. Pasalnya, selama ini banyak pelanggaran yang dilakukan dalam membuat produk kendaraan niaga. Ujarnya pula:“Hingga over dimensi dan dampaknya adalah overload, Polemik bukan di karoseri”.
Sebelumnya, upaya pemberantasan truk obesitas atau ODOL mendapat tantangan dari pelaku industri yang berkonsolidasi membuat riset cost and benefit sebagai upaya penundaan berlakunya program tersebut. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan jika program tersebut tetap direalisasikan pada 2021, perekonomian nasional akan susut secara signifikan. Adapun, ada sekitar 5 – 6 sektor manufaktur yang mencoba menunda realisasi program tersebut. (Mrt/2701)
