JAKARTA – MARITIM : Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia tak lepas dari peran riset inovatif dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap itu, yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta memperhatikan kondisi nasional saat ini.
“Riset inovatif akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Sedangkan SDM unggul akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional,” kata Kepala Badan Riset dan SDM (BRSDM) Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) bertajuk “Peran Riset Inovatif dan SDM Unggul dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, di Bogor, Jabar, Selasa (4/8). Rakorpus BRSDM ini terlaksana sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi (Rakor) KKP pada 30 Juni-1 Juli 2020.
Menurutnya, kegiatan ini untuk memperbaiki komunikasi 2 arah dengan stakeholder, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Mengingat BRSDM memiliki 4.500 penyuluh lapangan sehingga ke depan programnya lebih tepat sasaran.
Hadir juga sebagai narasumber penasihat Menteri KP seperti Rokhmin Dahuri, Laode M Kamaluddin dan Yudi Nurul Ikhsan.
Diharapkan, kegiatan ini dapat jadi momentum mendiskusikan terobosan baru oleh pusat atau balai besar, sehingga melahirkan kegiatan bersama yang lebih punya nilai tambah ekonomi di masyarakat.
Rokhmin Dahuri melihat, kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh innovation driven economy, namun kapasitas IPTEK dan inovasi kita masih rendah. Tak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan.
Penyebabnya, urai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, karena berbagai hal. Yakni banyak aktivitas R&D hanya menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi, rendahnya kreativitas, daya inovasi dan entrepreneurship. Lalu mayoritas pengusaha industri ingin quick short wins, sedangkan sebagian besar inovasi bisa diproduksi massal sampai komersial perlu waktu 5 tahun serta minimnya dana, prasarana dan sarana.
Di samping itu, peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti dengan pelaku industri jauh dari optimal dan rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial kepada peneliti. Kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengkomersialkan invensi para peneliti.
Sementara Laode M Kamaluddin menambahkan, kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, di antaranya pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penguatan pengawasan SDKP serta karantina ikan, membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
Karena itu, BRSDM harus dapat meningkakan transformasi digital untuk menguatkan peran data menjadi peran informasi dalam analisa ilmiah dan pemodelan. Strategi pengembangan SDM dilakukan secara dinamis berdasarkan analisa big data dan menetapkan fokus riset sebagai penopang utama mendukung kinerja KKP serta mendukung keberhasilan pembangunan KP.
Sementara Yudi Nurul Ikhsan menerangkan, riset KP harus difokuskan pada kontribusi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan, distribusi kesejahteraan secara adil serta kelestarian ekosistem dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang menjadi dasar kebijakan dan program.
Sebagai solusi, dia menawarkan, KP perlu program quick wins untuk pemulihan ekonomi di masa Covid-19. Yaitu optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, perbaikan tata niaga dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. Sehingga tercapai peningkatan daya saing, penguatan peraturan dan kebijakan serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, inovasi iptek serta riset di bidang KP.
Dari aspek riset dan inovasi iptek, BRSDM mendorong seluruh satker meningkatkan sinergi dari hulu ke hilir. Penelitian harus dirancang secara terintegrasi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan dan penyuluhan diarahkan untuk menciptakan banyak kegiatan ekonomi dengan melakukan beragam terobosan.
Untuk program nasional, BRSDM mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi di seluruh lembaga pendidikan KKP, dengan memastikan lulusannya diterima kerja di dunia industri. (Muhammad Raya)
