AMBON-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengoptimalkan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu dari program ‘Sembilan Lompatan Besar Kemnaker’ guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.
Dalam menyukseskan program transformasi BLK, Kemnaker menjadikan agenda ‘6R’ sebagai perhatian utamanya. Meliputi reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
“Tadi saya beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja mendampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur. Dalam rapat tersebut, Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan mandiri,” kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan penandatanganan MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10).
Menaker menjelaskan, saat ini pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 provinsi yang diprioritaskan, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Sebelumnya, lanjut Ida, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, guna melakukan sinergi program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian berbasis desa.
Di satu sisi, terkait peningkatan kompetensi, Menaker menekankan agar BLK Ambon harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan ke industri, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Maluku.
Dalam kesempatan itu, Menaker menyambut baik atas MoU yang dilakukan oleh pihak industri dengan BLK Ambon. MoU ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari BLK sebagai lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, serta masyarakat.
“Upaya dan sinergitas ini perlu terus didorong secara maksimal untuk memperoleh dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun regional, khususnya di wilayah Provinsi Maluku,” ujar Menaker. (Purwanto).
