DUBAI-MARITIM: Pertemuan Abu Dhabi Dialogue (ADD) ke-VI sepakat mengadopsi empat komitmen bersama para Menteri Tenaga Kerja dari negara pengirim (country of origin) dan negara penerima (country of destination) pekerja migran. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Joint Ministerial Declaration (JMD) yang digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab, pada Rabu (27/10/20210).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan empat komitmen bersama dalam JMD tersebut. Pertama, antisipasi lanskap perubahan pekerjaan menghadapi perubahan dunia kerja, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Kedua, ketrampilan pekerja migran dan sharing data pekerja migran di antara negara anggota (sending and receiving countries). Ketiga, pemanfaatan teknologi menuju pekerja migran yang adil, tertib dan aman. Keempat, kontribusi ADD dalam Global Consultations on Migration.
“Dalam agenda sidang juga digelar awards ceremony dan serah terima jabatan chair (ketua) kepada Pakistan sebagai Chair ADD selanjutnya,” kata Menaker Ida Fauziyah yang didampingi Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker, Arif Hidayat.
Selain itu, lanjut Ida Fauziyah, ADD juga melahirkan lima rekomendasi. Pertama, memberikan dan meningkatkan akses keadilan bagi pekerja migran. Kedua, memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas keterampilan antara negara-negara asal dan negara-negara tujuan dalam menanggapi perubahan lanskap pekerjaan. Ketiga, mengatasi tantangan Covid-19. Keempat, pengintegrasian gender ke dalam kebijakan promosi pekerjaan. Kelima, membina kerjasama internasional, intraregional dan antarregional.
Abu Dhabi Dialogue (ADD) merupakan forum berhimpunnya 12 negara pengirim dan 6 negara-negara penerima pekerja migran, dan 2 negara peninjau. Negara anggota Forum ADD sebagai pengirim pekerja migran adalah Afganistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.
Sedangkan enam negara destinasi adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Malaysia, sementara dua negara observers yakni Swedia dan Swiss. Pemerintah Indonesia cq. Kemnaker merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya forum Colombo Process.
Ida Fauziyah menegaskan, forum ADD merupakan momentum tepat bagi Pemerintah RI untuk mempromosikan strategi Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.
Forum Menteri Negara Anggota ADD merupakan pertemuan reguler 2 tahun sekali. Pada tahun ini digelar oleh Persatuan Arab Emirat (United Arab Emirates) sekaligus sebagai ketua yang dilaksanakan secara hybrid. Dua tahun lalu, forum ADD ke-V diketuai oleh Sri Lanka. Untuk periode 2 tahun ke depan, ketua akan dipegang oleh Pakistan pada ADD ke-VII. (Purwanto).
