JAKARTA–MARITIM : Presiden Joko Widodo mengatakan, tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas berbagai masalah yang datang bertubi-tubi. Karena tahun 2022 ini, harus dijadikan indikator dan momentum perbaikan dan pencapaian pemuliham ekonomi.
Harapan Presiden Joko Widodo, pembiayaan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus terus didorong. Mengingat kontribusi bagi perbaikan ekonomi nasional, sangat besar dalam masyarakat saat pandemi covid-19, tahun 2020 lalu.
“Target kita di 2024 , porsi kredit UMKM bisa mencapai 30 persen. Untuk mencapai angka tersebut, diperlukan strategi terobosan dan aksi-aksi serius, konsisten dan berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJKK)2022, dan peluncuran Taksonomi Hijau Indonesiayang digelar secara hybrit, di Jakarta Convention Center, Kamis (20/1)
Untuk pencapaian tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan , Pemerintah mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor riil. Ini untuk mendorong perekonomian nasional, yang tengah berada dalam momentum pemulihan. “Saya mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,”ujar Presiden Joko Widodo, dari Istana Bogor.
Presiden mengharapkan, dengan dukungan sektor jasa keuangan ke pembiayaan, maka tidak akan ada lagi keluhan soal akses kredit ke UMKM atau sektor ke informal.
“Ini harus terus kita permudah dan percepat sehingga memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM untuk berkembang. UMKM bisa jadi komponen penting untuk memulihan perekonomian,” katanya.
Presiden Joko Widodo juga menekankan , pentingnya kebijakan untuk mengembangkan sumber ekonomi baru untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional antara lain yang dikaitkan dengan lingkungan hidup.
Pada kesempatan itu, Presiden meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakars ai OJK sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah yang menjadi Presidensi G20 pada tahun ini serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sebagai sektor ekonomi baru.
Taksonomi Hijau Indonesia, yang disusun bersama delapan Kementerian ini berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Taksonomi Hijau Indonesia telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN.
Taksonomi Hijau Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk OJK. (Rabiatun)
