JAKARTA-MARITIM: Dalam rangka melakukan tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender dan responsif Covid-19, diluncurkan buku “Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Responsif Gender. Peluncuran berlangsung di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Buku panduan ini hasil kolaborasi Tim Kemnaker dengan Tim International Labour Organization (ILO) Jakarta dan Jaringan Buruh Migran (JBM). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan tentang urgensi dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memastikan tata kelola migrasi tenaga kerja responsif gender dan responsif Covid-19 yang berpusat pada manusia.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi Tim Kemnaker bekerja sama dengan Tim ILO Jakarta dan JBM, untuk terus meningkatkan perlindungan kepada PMI, terutama yang banyak menghadapi masalah, ” kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya.
Menurut Menaker, buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan PMI yang Responsif Gender ini juga merupakan hasil penelitian dan temuan kondisi lapangan oleh para peneliti. Dalam buku ini, terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu, holistik dan berkesinambungan.
“Pemaknaan responsif gender bukan memberikan keistimewaan bagi perempuan pekerja migran dan mendiskriminasi laki-laki. Tetapi bagaimana menerapkan prinsip “kesetaraan dan keadilan gender” serta persamaan hak bagi semua pekerja migran. Di sisi lain memberikan perlindungan, pemenuhan dan penanganan responsif terhadap kebutuhan yang berbeda dari berbagai kelompok gender yang ada,” katanya.
Ida Fauziyah menjelaskan, meskipun perempuan pekerja migran berkontribusi positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi, namun pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi dan pelecehan, serta pelanggaran hak ketenagakerjaan. Crisis Center BP2MI dari tahun 2017 hingga Oktober 2019, menerima 12.508 kasus pengaduan. Mayoritas diadukan oleh pekerja rumah tangga dan Anak Buah Kapal (ABK).
“Pada umumnya permasalahan yang diadukan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi kerja termasuk gaji tidak dibayar, jam kerja yang panjang, bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, overcharging, penipuan peluang kerja, pelecehan, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), total data penempatan PMI sebanyak 4,4 juta orang yang tersebar di Eropa dan Timur Tengah sebanyak 886.000 orang (20 persen), Asia dan Afrika 3,4 juta (78 persen) dan Amerika dan Pasifik 87 ribu (1,9 persen). Negara tujuan penempatan terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Saudi Arabia. Sementara data Bank Indonesia tahun 2018 menyebutkan, remintansi PMI mencapai Rp 153,6 triliun. (Purwanto).
