MEDAN-MARITIM: Dalam upaya mempercepat implementasi kebijakan transformasi BLK (Balai Latihan Kerja), Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Binalavotas (Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) terus menjalin kolaborasi dengan para stakeholders, di antaranya Pemerintah Daerah dan mitra industri.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, transformasi BLK bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Untuk mewujudkan hal tersebut transformasi BLK diimplementasikan melalui pendekatan strategi 6R yakni Rebranding, Reformasi, Redesain, Revitalisasi, Reorientasi, Relationship,” katanya di Medan, Sumatera Utara, Selasa (17/5/2022).
Selanjutnya dikatakan, Rebranding BLK menjadi BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) harus bisa meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik. Reformasi Kelembagaan harus bisa meningkatkan kinerja organisasi BPVP yang lebih inovatif dan transformatif; Redesain pelatihan harus mampu merespons tantangan ketenagakerjaan kontemporer.
Revitalisasi Fasilitas, Sarana dan Prasarana harus mampu meningkatkan kualitas, kapasitas dan aksesibilitas BPVP. Reorientasi Sumber Daya Manusia (SDM) Instruktur, Tenaga Pelatihan dan Asesor Kompetensi harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pelatihan vokasi. Sedang Relationship harus bisa meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP.
Sementara itu, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan mengatakan, kemitraan dengan beberapa Pemerintah Daerah yang telah disepakati dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini yakni tentang peningkatan kompetensi dan pemberian bantuan permodalan usaha bagi kelompok masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. (Purwanto).