yariah
JAKARTA – MARITIM :Implementasi digital merupakan keniscayaan bagi sebuah bank, dan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan di industri. Oleh karena itu, sebagai pionir perbankan syariah di Tanah Air. Bank Muamalat sangat serius dalam mengembangkan infrastruktur digital banking.
Demikian Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Achmad K Permana, dalam acara Market Outlook 2023 yang diselenggarakan Bank Muamalat, Kamis (10/11) dengan mengusung tema Digital Trend in Financial Institution, di The Westin, Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana, ekonom senior Aviliani dan Co-founder & COO DOKU Nabilah Alsagoff.
Achmad K Permana mengatakan, era digital membuat semua bank kini berada di ‘playing field’ yang sama. Sehingga, ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh bank syariah.
“Transformasi digital merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam strategi bisnis Bank Muamalat yang mana implementasinya hingga saat ini sudah sangat memuaskan. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita, untuk tidak beralih ke bank syariah karena infrastruktur digital yang diperlukan oleh nasabah sudah terakomodir,” kata Permana.
Pada kesempatan yang sama Aviliani
menjelaskan, ancaman resesi bukan untuk dihindari, tapi justru dijadikan peluang karena masih banyak sektor-sektor yang mampu tumbuh positif apalagi didukung oleh konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi.
.
Market Outlook 2023 ini diharapkan, dapat membantu nasabah dan calon nasabah Bank Muamalat dalam menyiapkan strategi bisnis ke depan. Selain itu, ajang ini merupakan wujud dari apresiasi Bank Muamalat kepada para nasabah loyal yang telah mendukung pertumbuhan bisnis perseroan hingga saat ini.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dikesempatan yang sama mengatakan, Market Outlook 2023 yang digagas oleh Bank Muamalat ini merupakan wadah berbagi pengetahuan bagi para pelaku industri keuangan khususnya keuangan syariah.
Sedangkan menyinggung dana haji dijelaskan, per Juni 2022 dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai sekitar Rp158 triliun yang dialokasikan dalam bentuk investasi sebesar kurang lebih 73 persen dan penempatan di bank syariah sebesar kurang lebih 27 persen . Dana haji yang dikelola oleh BPKH diproyeksikan dapat mencapai pada kisaran Rp160 triliun pada akhir tahun 2022. Artinya, BPKH turut berkontribusi terhadap perekonomian syariah.
Dimana tercatat pada akhir tahun 2021, penempatan BPKH pada perbankan syariah mencapai 7 persen dari total aset seluruh perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), investasi BPKH mencapai kurang lebih 9 persen dari total outstanding SBSN di Indonesia.
Hal ini menunjukkan besarnya peluang kerja sama yang dapat dilakukan bersama BPKH ataupun melalui Bank Muamalat untuk memberikan dampak positif atas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.“Potensi dana kelolaan BPKH sangat besar dalam mengembangkan ekosistem institusi keuangan khususnya keuangan syariah. Tentu saja proses digitalisasi atas beberapa bisnis proses yang ada akan lebih mengoptimalkan dan mengefisiensikan pengelolaan keuangan haji yang telah ada saat ini,” ujarnya.(Rabiatun)
