JAKARTA–MARITIM : Pengembangan digitalisasi data manajemen usaha tani, menjadi kunci tercapainya ketahanan pangan dan kestabilan harga. Tentunya, harus dilakukan secara bersinergi, berbagai unsur untuk pengendalian inflasi, baik pusat maupun daerah.
Berpulang pada hal tersebut Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusa Tenggara (Nusra), memperkuat sinergi dan inovasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui aplikasi B’Pung Petani yang ditujukan untuk mengoptimalkan pemetaan produksi dan distribusi komoditas pertanian di daerah Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya dapat direplikasi daerah lainnya. Pengembangan aplikasi ini merupakan wujud sinergi antara Bank Indonesia, BPD NTT, dan Pemerintah Daerah yang akan menghubungkan antara petani, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan dalam mendukung kesinambungan produksi pangan ke depan. Momentum ini ditandai dengan penyelenggaraan GNPIP Bali Nusra, di Denpasar pada 9 Desember 2022.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan, GNPIP hadir untuk mengoptimalkan inovasi dalam stabilisasi harga pangan (dari sisi suplai). Dan mendorong produksi, guna meningkatkan ketahanan pangan, yang lebih terintegrasi serta berdampak nasional.
Diharapkan lanjutnya, sinergi bersama dalam menjaga stabilitas harga akan menopang daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Dampak dari penguatan sinergi tersebut pun secara nasional sudah terasa, dimana inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (yoy) menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,71 persen (yoy). Inflasi volatile foods juga turun menjadi sebesar 5.7 persen (yoy) dari puncaknya di bulan Juli yang sekitar 12 persen, inflasi inti juga mulai stabil di level 3.30 persen (yoy) dari bulan lalu yang sebesar 3,31 persen (yoy). Dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, kami optimis tekanan inflasi akan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada 2023, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.
“Kita harus mendorong sinergi pengembangan digitalisasi data pertanian seperti yang telah dilakukan oleh TPID NTT melalui aplikasi B`Pung Petani dalam membangun ketahanan pangan di daerah”, tekan Destry.
Sementara I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, pemulihan ekonomi di daerah, salah satunya melalui pengendalian inflasi pangan. Transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali perlu didukung dengan digitalisasi sumber data agar perumusan program lebih efektif dan terarah.
Untuk itu I Gusti Agung Rai Wirajaya mengapresiasi, berbagai langkah Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang secara gigih mendorong transformasi ekonomi dengan mengaktifkan kembali sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Selain mendorong digitalisasi, GNPIP Bali Nusra turut menginisiasi penerapan smart farming sesuai dengan tema “Dari Pekarangan Menuju Kestabilan Harga Pangan” yang perlu digaungkan sebagai semangat bersama. Rangkaian kegiatan GNPIP Bali Nusa Tenggara diawali dengan penguatan hilirisasi UMKM pangan, peresmian kerja sama antar daerah baik intra Bali (Tabanan, Bangli, Badung, Buleleng) dan antar provinsi (Bangli – Mataram, Bangli – Kupang, Bangli – Sumba Barat, Bangli – Palembang), korporasi (PT Aerofood Indonesia, Ayu Nadi Swalayan, Coco Grup, dan Perumda Swatantra), serta program Dedikasi Untuk Negeri terkait ketahanan pangan.
Komitmen penguatan upaya sinergitas pengendalian inflasi GNPIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga ditandai dengan deklarasi pengendalian inflasi pangan oleh Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah Bali dan Nusa Tenggara guna menyepakati strategi pengendalian inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara 2023. (Rabiatun)
