CIKARANG-MARITIM: Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Rakornas yang mengambil tema ‘Penataan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia’ dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (15/11/2023).
Dalam sambutannya Menaker mengemukakan, sinergi dan kolaborasi pelindungan calon/pekerja migran merupakan hal mutlak yang perlu dikerjakan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
“Pertemuan ini saya nilai penting dan strategis. Sebab melalui forum ini kita dapat berkoordinasi serta mengevaluasi tata kelola pengelolaan pelindungan pekerja migran Indonesia,” ucapnya.
Menaker mengatakan, upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola pelindungan kepada calon/pekerja migran beserta keluarganya telah banyak dilakukan. Namun, disadari atau tidak, secara garis besar masih banyak hal yang perlu satu pemahaman dan perubahan baik dari sisi regulasi dan praktek.
“Untuk itu, harus ada inovasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonersia,” ujarnya.
Menaker mengapresiasi Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di pusat dan 25 wilayah debarkasi/embarkasi daerah yang telah melakukan sosialisasi kepada aparatur desa, pencari kerja luar negeri, keluarga calon/pekerja migran, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Saya yakin dengan adanya Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 25 lokasi debarkasi/embarkasi, layanan proses migrasi pekerja migran, layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran bisa berjalan dengan baik, transparan dan profesional,” pungkasnya. (Purwanto).
