JAKARTA-MARITIM : Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti bersama Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI) menggelarkan focus group discussion (FGD) dengan tema “Kendala dan Permasalahan Implementasi Logistik Halal”, yang berlangsung di Auditorium lantai 7 Kampus ITL Trisakti, Kebon Nanas, Jakarta, Rabu (30/10).
Acara yang diselenggarakan setengah hari tersebut berjalan secara luring dan daring dibagi dalam tiga panel serta masing-masing panel menampilkan dua pembicara ditemani satu moderator.
Pada panel pertama hadir pembicara Analis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Azumah Putri Amuna dan Analis Kebijakan Ahli Muda Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Fitriah Setia Rini serta Wakil Ketua AHLI, Nurmaria Sarosa sebagai moderator.
Pada panel kedua pembicara yang tampil adalah Ketua Umum AHLI, Rizki Eri Utomo dan Sekjen AHLI, Wynd Rizaldy serta Ketua Dewan Pakar, Nofrisel, sebagai moderator. Pada panel ketiga hadir Sekjen Ikatan Alumni (IKA) ITL Trisakti, yang juga Ketua Harian Bersathu (Asosisasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh), Farid Aljawi dan Dosen Universitas Prasetiya Mulya Nurhayati serta Kepala Bidang Komunikasi Publik, Yosi Pahala, selaku moderatornya.
Perlu kaidah halal
Rektor ITL Trisakti, Yuliantini, saat memberikan sambutan yang dibacakan oleh Yosi Pahala, mengatakan terhitung tanggal 18 Oktober 2024 lalu, penerapan, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah dimulai. Pemberlakuan itu sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
“Ini tentu menjadi tantangan tersendiri apakah jaminan produk halal yang telah ditetapkan juga sudah disertai dengan proses penanganan yang memiliki kaidah halal?” tanyanya.
Ditambahkan, acara FGD ini menjadi penting dalam rangka mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu kesempatan ini menjadi momen penting bagi kita semua dalam mendorong terciptanya ekosistem produk halal dan juga logistik halal di Indonesia, yang tentunya diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri halal regional maupun internasional.
“Sebagai sebuah institusi yang berkomitmen dalam mendukung kemajuan industri logistik di Indonesia, ITL Trisakti merasa bangga dan terhormat dapat menjadi tuan rumah acara FGD hari ini. Melalui forum ini, kita dapat membahas berbagai tantangan yang telah diidentifikasi oleh AHLI, di antaranya potensi kontaminasi halal dalam pengiriman kargo udara, biaya sertifikasi halal yang dinilai tinggi serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya logistik halal dan lain sebagainya,” ungkap Rektor ITL Trisakti.
Dijelaskan, pihaknya percaya bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi kepada masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menghasilkan solusi yang konkret dan aplikatif untuk permasalahan ini.
Diharapkan, melalui diskusi ini dapat merumuskan rekomendasi yang kuat untuk mendukung kebijakan dan praktik yang lebih baik, sekaligus memperluas wawasan kita semua dalam membangun ekosistem logistik halal yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar syariah.
“Kami mengapresiasi inisiatif AHLI dalam mengadakan acara ini dan mengajak seluruh peserta untuk berkontribusi secara aktif dalam FGD kali ini. Semoga dengan adanya FGD ini, kita dapat memperkokoh kolaborasi dan komitmen kita bersama dalam mendorong pengembangan logistik halal yang berkelanjutan di Indonesia,” tutup Yuliantini.
Sementara Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras, menilai diperlukan tiga hal strategis untuk terciptanya ekosistem produk halal dan halal logistik di Indonesia. Ketiga hal itu adalah kolaborasi antar berbagai pihak dan instansi, sosialisasi dan digitalisasi. Diharapkan, dengan tiga langkah strategis tersebut dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri halal regional dan internasional.
Sedangkan Ketua Umum AHLI, Rizki Eri Utomo, mengungkapkan saat ini baru di bawah sepuluh persen perusahaan dari total ribuan perusahaan logistik yang ada di Indonesia yang mengantongi sertifikat halal. Untuk itu, pihaknya menyatakan siap untuk melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan untuk menjelaskan apa itu dan seperti apa itu logistik halal jika diundang.
“Dengan posisi baru sekitar sepuluh persen perusahaan logistik di Indonesia yang mengantongi sertifikat halal, maka kita akan sulit bersaing dengan negara lainnya pada tingkat regional sekalipun,” kata Rizki menjawab tabloidmaritim.com.
Belum lagi, lanjutnya, pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024 masih mengalami penolakan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).
“Padahal, untuk membuat sertifikat halal itu sudah ada besaran tarifnya di regulasi. Kalau kita hitung biayanya kurang dari Rp5 juta jika kita datang ke pool truknya,” urai Rizki.
Temuan PPH halal
Ia juga menjelaskan, temuan permasalahan dalam PPH logistik mencakup tiga hal, yakni kontaminasi halal dalam pengiriman cargo udara, biaya sertifikasi yang dipandang mahal dan kurangnya sosialisasi logistik halal
Rizki juga memaparkan berbagai kendala mengapa sosialisasi logistik halal di Indonesia masih kurang.
“Penyebabnya ada lima hal, yaitu fokus utama pada produk (logistik belom jadi prioritas dalam sertifikat halal). Kemudian infrastruktur dan sumber daya terbatas (kurangnya fasilitas dan tenaga ahli), standar belum merata (penerapan standar logistik halal belum kompeten) dan biaya operasional tinggi (penyesuaian logistik halal menambah beban biaya) serta edukasi dan kampanye terbatas (sosialisasi masih minim dari lembaga terkait,” ujarnya.
Fitriah Setia dari BPJPH menyampaikan data bahwa saat ini total sertifikat halal jasa logistik yang diterbitkan sudah mencapai 1.049 SH. Jumlah tersebut terdiri 42 SH dari perusahaan jasa pengemasan, 120 SH dari perusahaan jasa penyimpanan dan 887 SH dari perusahaan jasa pendistribusian.
Farid Aljawi yang tampil sebagai pembicara di panel ketiga menyoroti soal pentingnya logistik halal dalam angkutan kargo udara.
Menurutnya, logistik halal mencakup seluruh proses transportasi, penyimpanan dan distribusi barang yang memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kebersihan dan non kontaminasi dengan bahan haram.
“Karena itu, kargo udara memainkan peran vital dalam mengangkut barang untuk jamaah haji dan umroh, termasuk makanan halal, perlengkapan ibadah dan barang pribadi jamaah. Proses ini menuntut kepatuhan pada standar halal untuk menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan,” tekannya.
Farid menambahkan, tujuan dari logistik halal ini adalah untuk memastikan barang-barang yang diangkut dalam kargo udara untuk jamaah haji dan umroh memenuhi standar halal hingga sampai tujuan, termasuk rantai pasok terhindar dari kontaminasi bahan haram. (Muhammad Raya)
