JAKARTA-MARITIM : Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi lembaga otonom. Artinya, pemerintah telah menetapkan bahwa Perum Bulog tidak lagi berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ingin Bulog itu betul-betul kuat. Tapi juga bisa jalan. Jangan nanti kuat tapi nggak bisa jalan,” kata Zulhas kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Transformasi Kelembagaan Bulog, di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).
Menurutnya, didampingi beberapa kementerian dan lembaga yang terkait, perubahan ini akan menjadikan Bulog sebagai lembaga yang lebih kuat dan mandiri dalam menjalankan tugasnya untuk stabilisator pangan. Sehingga pada 2027 mendatang dapat mendorong tercapainya program utama Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.
“Sebenarnya banyak tadi yang ikut rapat. Kami hari ini melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.
Zulhas menerangkan, di dalam rapat kali ini banyak pembahasan mengenai konsep transformasi itu, mulai dari soal keuangan hingga status kepegawaian.
“Terkait regulasi yang menaungi, pilihannya antara melalui peraturan presiden (perpres) atau undang-undang (UU). Kalau cepat tadi rapat melalui perpres, kalau lama melalui undang-undang,” urainya.
Namun begitu, Zulhas belum dapat memberikan penjelasan detail terkait fungsi dari Bulog itu sendiri ke depannya. Dalam arti apakah nantinya hanya mengurusi urusan komersial atau public service obligation (PSO).
“Atau memang tadi fungsinya masih sebagai stabilisator. Seperti yang di India ya, seperti di India itu,” tuturnya.
Menjawab pertanyaan wartawan kapan transformasi kelembagaan Bulog ini dapat diselesaikan, Zulhas mengatakan lebih cepat lebih baik.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.
Timeline kelembagaan
Sementara Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menambahkan timeline transformasi kelembagaan Perum Bulog selesai pada Januari 2026. Di mana Bulog mulai beroperasi sebagai lembaga pemerintah lainnya (LPL).
Wahyu menejelaskan, dengan keberadaan di bawah Presiden, Bulog akan lebih efisien karena memiliki struktur kelembagaan tunggal. Berbeda dengan Bulog lama yang rentan terhadap inefisiensi karena adanya koordinasi yang kompleks. Di sisi lain, fokus pada transparansi anggaran pemerintah karena diaudit oleh BPK sesuai standar lembaga negara.
“Saat ini tengah disiapkan perpres baru untuk transformasi kelembagaan Bulog menggantikan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog dan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawas dan Pembubaran BUMN,” ucap Wahyu. (Muhammad Raya)
