JAKARTA-MARITIM : Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, menegaskan industri perkapalan, galangan kapal dan seluruh line bisnisnya belum terkonsolidasi cukup baik, karena industri ini cukup memiliki resiko tinggi di aspek pembiayaan dan juga belum cukup terkonsolidasinya kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga. Begitu banyaknya sertifikasi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditarik, kurangnya insentif dan adanya dorongan yang kuat dari pemerintah untuk membantu tumbuhnya pasar kapal di Indonesia perlu terus dilakukan.
“Saya melihat industri perkapalan, galangan kapal dan line bisnisnya belum cukup terkonsolidasi dengan baik. Menurut saya pekerjaan rumah untuk industri perkapalan ini sangat besar dan saya minta Dirjen ILMATE membantu secara sungguh-sungguh untuk menjadi jangkar bagi industri perkapalan kita,” katanya, mewakili Menperin pada Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), di Jakarta, Rabu (11/12).
Seminar dan Rakernas Iperindo ini dibuka oleh Wamenperin mengambil tema “Kemandirian Industri Perkapalan Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Tampak hadir Ketua Dewan Penasehat DPP Iperindo sekaligus Anggota DPR, Ir Bambang Haryo, Dirjen ILMATE, Dr Setia Diarta MT, Dirjen Hubla, Dr Capt Antoni Arif Priadi MSc diwakili, Ketua Umum Gapasdap, H Khoiri Soetomo SE, Sekum INSA, Darmansyah Tanamas, Ketua ABUPI, Ketua Umum PIKKI, Eki Komarudin, Direktur Armada PIS, M Irfan Zainul Fikri, moderator Prof Sunaryo dari UI dan para anggota Iperindo, mitra dan undangan.
Menurut Faisol, beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian bersama di antaranya pasar (demand) yang masih sangat kurang, harga kapal yang tidak kompetitif dengan harga kapal impor karena komponennya juga banyak impor dengan bea masuk 0% dan skema pembiayaan jangka panjang, pajak dan insentif.
Selaras dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menjadikan potensi pengembangan sektor industri perkapalan semakin besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung sektor transportasi laut, yang memiliki peran vital dalam mendistribusikan bahan pangan, energi, pupuk, serta bahan baku industri ke seluruh penjuru Indonesia.
Peluang tersebut perlu didukung oleh keberpihakan pemerintah serta komitmen dari industri pelayaran, baik BUMN maupun swasta, untuk secara optimal memberdayakan industri perkapalan dalam negeri, baik dalam pengadaan kapal baru maupun peremajaan armada yang ada.
Selain itu, industri perkapalan dalam negeri harus meningkatkan daya saingnya melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun bersaing di tingkat global.
“Pemerintah saat ini sedang membangun food estate di Merauke tentu secara reguler membutuhkan logistik laut. Program pemerintah ini harus direspon dengan serius oleh kita semua termasuk Iperindo supaya menjadi lokomotif dari industri perkapalan kita,” ungkapnya.
Sampai saat ini, untuk ILMATE selalu berkontribusi sebesar 25,05% terhadap Industri Manufaktur dan tumbuh 5,59% (yoy). Pertumbuhan sektor ILMATE selalu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan II tahun 2021.
Surplus US$261 juta
Jumlah industri galangan kapal saat ini sebanyak 342 perusahaan yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten/kota, dengan fasilitas graving dock terbesar yaitu 300.000 DWT serta menyerap tenaga kerja mencapai 46 ribu orang.
Industri perkapalan nasional memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membangun berbagai jenis dan ukuran kapal seperti kapal penumpang, kapal perang, dan kapal niaga, dengan didukung sebanyak 127 perusahaan industri bahan baku dan komponen kapal yang telah memiliki sertifikasi marine class.
Total nilai ekspor produk maritim dari tahun 2022-Juli 2024 sebesar US$2,724 miliar, dengan tiga negara tujuan ekspor utama Qatar, Singapura, dan Senegal. Sedangkan total nilai impor produk maritim dari tahun 2022-Juli 2024 sebesar US$2,508 miliar, sehingga neraca perdagangan produk maritim dari tahun 2022-Juli 2024 mengalami surplus sebesar US$216 juta.
Jumlah kapal maupun komponen kapal yang sudah mendapat sertifikat TKDN mencapai 560 sertifikat, dengan sebaran TKDN produknya sebesar 10,24%-81,35%.
“Pemerintah saat ini sedang membangun food estate di Merauke tentu secara reguler membutuhkan logistik laut. Program pemerintah ini harus direspon dengan serius oleh kita semua termasuk Iperindo supaya menjadi lokomotif dari industri perkapalan kita,” ungkapnya.
Jangkar
Sementara Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, mengatakan pihaknya melihat bahwa sektor industri akan menjadi jangkar dan tulang punggung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi diatas 8% dengan kontribusi diatas 20% bahkan 30% terhadap PDB (PDB). Industri galangan kapal sebagai industri padat karya berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan jangkar sektor industri.
Dijelaskan, Iperindo melihat pada 2017-2021 Kemenhub menyebutkan, jumlah perusahaan pelayaran nasional bertambah 1.296 perusahaan. Sedangkan jumlah kapal niaga nasional bertambah 13.910 unit armada. Demikian juga infrastruktur pelabuhan laut, perikanan dan penyeberangan, juga meningkat baik volume maupun fasilitasnya.
“Data ini sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar potensi ekonomi dan bisnis industri galangan kapal Indonesia sejalan dengan berkembangnya industri pelayaran dan kepelabuhanan. Bayangkan saja, jika setengah dari 13.910 unit kapal itu dibangun di Indonesia? Batapa besarnya efek ekonomi yang dihasilkan dan seberapa besar tenaga kerja yang teserap. Kita akan semakin mandiri di industri galangan kapal,” tekan Anita.
Industri galangan kapal berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap sektor industri untuk mendukung visi Indonesia Emas. Karena Iperindo memiliki 36 ribu dock space kapal per tahun untuk mendukung reparasi kapal dan 900 dock space kapal per tahun untuk pembangunan kapal baru.
Dengan potensi itu, galangan kapal Indonesia siap memenuhi kebutuhan kapal K/L dan BUMN, termasuk rencana pembangunan 80 unit kapal tanker PT Pertamina (Persero).serta kapal swasta lainnya.
Galangan kapal juga siap mendukung pembangunan kapal Tunda dan Tongkang untuk angkutan pertambangan dengan kapasitas 800 set per tahun. Pembangunan Kapal Ikan dengan kapasitas 3000 unit dalam beberapa tahun.
Pengadaan kapal niaga dalam rangka peremajaan armada berusia diatas 25 tahun yang saat ini potensinya mencapai lebih dari 1.684 unit untuk dilakukan peremajaan.
“Jika ini dipercayakan kepada galangan nasional, betapa besar dan hebatnya dampak yang akan dirasakan oleh negara, baik dari sisi pajak, lapangan pekerjaan, logistik hingga ekonomi. Kami juga mengembangkan dan membina sekitar 100 ribu UMKM,” ungkapnya.
Perlu disampaikan, sambung Anita, sudah seharusnya, pembangunan kapal-kapal oleh K/L, BUMN atau swasta Indonesia diprioritaskan untuk dikerjakan di dalam negeri. Salah satu alasan kami karena Iperindo memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam membangun kapal dengan berbagai tipe dan ukuran,” ucapnya.
Iperindo berharap, agar pemerintah melalui Kemenperin terus mendukung penguatan industri perkapalan nasional dengan berbagai program agar semakin berdaya saing dan mandiri. (Muhammad Raya)
